Skandal Otoritas Moneter 1997


Pada hari Sabtu, 1 Nopember 1997, pukul 13.00, otoritas moneter
Indonesia telah melikuidasi 16 bank yang dianggap tak sehat. Keenam
belas bank tersebut adalah Bank Andromeda, Bank Anrico, Bank Astria,
Bank Citra, Bank Dwipa, Bank Guna Internasional, Bank Harapan Sentosa,
Bank Industri, Bank Jakarta, Bank Kosa, Bank Majapahit, Bank Mataram,
Bank Pacific, Bank Pinaesaan, Bank Sejahtera Bank Umum, dan Bank South
East Asia Bank. Ada empat bank yang lolos dari likuidasi yang sebenarnya
masuk daftar usulan dari Bank Indonesia (BI) yaitu Bank Yama, Bank
Utama, Bank Subentra dan Bank Surya.
Tindakan likuidasi dilakukan sebagai salah satu syarat yang diajukan
oleh Dana Moneter Internasional (IMF), lembaga yang akan membantu
krisis moneter Indonesia dengan syarat-syarat yang berat. Selain
penyehatan bank, IMF sebenarnya memaksa pemerintah untuk menaikkan BBM
dan meningkatkan pajak seperti yang dilakukan di Thailand. Perlu
diketahui IMF tak pernah lepas dari kepentingan politik Amerika dan
negara-negara Barat. Tak heran kalau lembaga ini sering disebut sebagai
perpanjangan tangan Dinas Rahasia Amerika Serikat CIA. Namun, seperti
kita ketahui, mata uang rupiah telah mengalami depresiasi lebih dari 50%
terhadap dolar Amerika sejak bulan Juli, akibat ulah para spekulan dan
efek penularan ketidakpercayaan terhadap rupiah. Utang swasta (umumnya
kalangan non pri) jangka pendek yang jatuh tempo semakin membengkak
memperparah kondisi moneter hingga bulan-bulan mendatang. Gejolak mata
uang itu menyebabkan pengetatan likuiditas akibat pengetatan moneter
yang dilakukan pemerintah untuk menahan laju kemerosotan rupiah.
Likuidasi bukanlah hal yang luar biasa dalam kondisi moneter Indonesia
dewasa ini. Ia menjadi luar biasa karena di antara 16 bank yang
dilikuidasi terdapat bank milik atau berkaitan dengan keluarga Presiden
yaitu Bambang Trihatmojo (pemegang 25% Bank Andromeda), Siti Hediati
Prabowo (pemegang 8% Bank Industri), Probosutejo (pemilik Bank Jakarta),
bahkan di dalam daftar 20, termasuk juga Siti Hardiyanti Rukmana (Bank
Yama), Hutomo Mandala Putera (Bank Utama) dan Sudwikatmono (Bank
Subentra). Ketiga bank terakhir selamat karena Presiden mempertanyakan
langsung kepada Menteri Keuangan Mar ie Muhammad dan Gubernur Bank
Indonesia Sudrajat Djiwandono. Bank Yama sejak tiga bulan lalu telah
mendapat suntikan dana dari Grup Salim dengan masuknya Anthony Salim
sebagai pemegang saham sebesar 30%, sehingga sebenarnya bank ini sudah
tidak bermasalah. Meski demikian Mar ie dan Sudrajat dibantu
Hendrobudiyanto (Direktur Pengawasan BI) tetap memasukkan mereka dalam
daftar, walaupun akhirnya dengan mudah pula dicoret kembali. Di samping
itu, mengapa hanya 20 bank, kemudian menjadi 16 bank, padahal masih
terdapat bank lain yang mempunyai kondisi lebih parah dan melakukan
pelanggaran-pelanggaran lebih banyak yang juga layak dilikuidasi.
Pertanyaan itu semakin menunjukkan keganjilan keputusan Mar ie dan
Sudrajat.
Pertanyaan lain adalah mengapa tak ada peringatan terhadap bank-bank
yang dilikuidasi tersebut sesuai prosedur yang seharusnya hingga
peringatan terakhir. Berbagai keanehan inilah yang mungkin membuat
Bambang Trihatmojo yang pendiam itu — salah satu putera Presiden yang
bisnisnya dianggap paling profesional — dengan lantang menyatakan bahwa
ada gerakan politik di balik Mar ie dan Sudradjat untuk menjatuhkan
Presiden Suharto. Bambang menganggap likuidasi yang tidak melalui
prosedur itu adalah tindakan sengaja untuk mencoreng kredibilitas
keluarganya (character assasination), dan secara tidak langsung menohok
Presiden Suharto agar tidak terpilih kembali pada SU MPR 1998. Karena
salah satu cara yang paling efektif menjatuhkan Presiden Suharto adalah
melalui ekonomi dan merusak kredibilitas keluarganya. Sepanjang ekonomi
Indonesia stabil dan terkendali maka upaya apapun yang dilakukan untuk
menjatuhkan Pak Harto akan sia-sia belaka. Upaya meletupkan kerusuhan
sepanjang tahun lalu mulai dari Peristiwa 27 Juli 1996 hingga yang
terakhir di Ujung Pandang, ternyata belum mencapai hasil yang
diinginkan.
Kesempatan untuk melikuidasi bank adalah kesempatan yang terbaik untuk
memukul keluarga Presiden. Dengan dilikuidasinya bank yang terkait
dengan keluarga Presiden maka tercemarlah Pak Harto. Likuidasi
mengakibatkan keluarga Presiden tidak dapat lagi mendirikan bank, sulit
mendapatkan pinjaman dari luar dan bahkan dicekal ke luar negeri. Mar ie
dan Sudrajat sebagai eksekutor likuidasi ini telah berhasil menancapkan
citra itu pada masyarakat. Dan dari sinilah konspirasi besar
menggulingkan Pak Harto semakin telanjang terlihat.
Pada tanggal 3 September 1997, Menteri Keuangan Mar ie Muhammad
membacakan keputusan Sidang Kabinet Terbatas bidang Ekku Wasbang dan
Prodis. Salah satu keputusan itu menyebutkan bahwa sektor keuangan –
khususnya perbankan — merupakan unsur yang sangat penting dan dapat
menjadi pemicu serta memperburuk krisis. Maka Menteri Keuangan dan
Gubernur BI akan melakukan langkah-langkah yaitu: (1) bank-bank nasional
yang sehat tetapi mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara, akan
dibantu; (2) bank-bank yang nyata-nyata tidak sehat, diupayakan
penggabungan atau akuisisi dengan bank-bank lain yang sehat. Jika upaya
ini tidak berhasil, maka akan dilikuidasi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para
deposan, terutama para deposan kecil.
Atas instruksi Gubernur BI, pada awal Oktober 1997, dibentuklah sebuah
tim yang ditugaskan meneliti kesehatan bank-bank yang ada berjumlah 243
bank. Tim ini terdiri dari delapan bank (sehingga disebut Tim Delapan),
seluruhnya — kecuali Bank Nusa — adalah bank-bank milik kalangan non
pri, antara lain Bank Danamon, BCA dan lain-lain. Namun secara
diam-diam, dibentuk pula Tim lain terdiri dari 10 bank (disebut Tim
Sepuluh) yaitu empat bank swasta milik non pri (Bank Danamon, BCA, BDNI,
dan BUN), tiga bank asing (antara lain Citibank, Tokyo Mitsubishi Bank
dan Chase Manhattan Bank) dan tiga bank pemerintah (BNI, BDN dan Bank
Exim). Tim Sepuluh ini dipimpin oleh Paul Sutopo — pejabat BI urusan
devisa — dan bertugas membantu perusahaan-perusahaan yang mengalami
kesulitan likuiditas untuk mengatasi kendala ekspor.
Dari Tim Sepuluh itu keluarlah rekomendasi untuk pengucuran dana dari
BI, suatu suntikan yang berlangsung secara tertutup dan tidak
transparan, yaitu:
1. Bank Danamon mendapat kucuran dana segar sebesar Rp. 4 trilyun
2. BCA mendapat dana segar sebesar Rp. 2,5 trilyun
3. BUN dan BII mendapat Rp. 1,5 trilyun
Sementara itu Bank LIPPO memperoleh pinjaman dari BI sebesar Rp. 900
milyar. Bank LIPPO, melalui James Riyadi, yang banyak menghamburkan dana
untuk kampanye Presiden negara terkaya di dunia, Bill Clinton , ternyata
turut dipinjami dana cadangan devisa BI. Semua bank di atas yang
mendapat kucuran dana segar adalah milik konglomerat Indonesia yang non
pri.
Peristiwa ini terjadi tiga minggu sebelum Menteri Keuangan melakukan
likuidasi. Pengucuran dana yang sangat besar itu merupakan bagian
penting dari konspirasi karena ketidakjelasan kriteria bank-bank yang
dibantu dengan dana segar milik pemerintah itu. Semua dilakukan secara
tertutup. Karena itu, Bank Danamon, bank yang sangat rapuh dan
bermasalah bisa mendapat dana segar Rp. 4 trilyun, jumlah yang sangat
spektakuler. Padahal akhir-akhir ini Bank Danamon sudah dua kali kalah
kliring, kreditnya macet tertanam di sektor properti secara gila-gilaan.
Secara teknis perbankan, Bank Danamon seharusnya dilikuidasi. Pada tahun
1990, bank ini diselamatkan oleh Sumarlin Cs. (Menteri Keuangan kala
itu, anak buah L.B. Murdani) dengan memasok Rp. 450 milyar dari Dana
Pensiun milik pemerintah. Maka selamatlah Danamon dari kehancuran pada
waktu itu. Penyelamatan dengan dana Rp. 4 trilyun sekarang adalah
penyelamatan kedua yang dilakukan oleh BI terhadap Danamon.
ANALISIS:
Apa yang sebenarnya terjadi di balik keanehan-keanehan ini?
1. Upaya menghancurkan bisnis pribumi dan meneguhkan dominasi
konglomerat non pribumi.
Dana Rp. 8 trilyun yang dikucurkan secara tertutup kepada empat bank non
pri itu jelas merupakan upaya kongkrit meneguhkan dominasi bank milik
non pribumi. Betapa tidak mestinya pemberian bantuan dana itu dilakukan
dengan transparan dan diberikan secara lebih merata kepada bank lain
yang sehat, yang dalam kesulitan moneter sekarang semua mengalami krisis
likuiditas. Nyatanya dana segar itu diberikan hanya pada bank-bank
tertentu secara diskriminatif (Bank Danamon saja menerima sampai Rp. 4
trilyun). Atau kalau memang tujuannya membantu perusahaan untuk
kepentingan ekspor, dana segar yang demikian besar mestinya disalurkan
pada bank pemerintah yang sehat seperti BNI, Bank Exim, dan BDN.
Sementara itu, bank pribumi yang baru mulai tumbuh dan jumlahnya sangat
sedikit — dari 243 bank, hanya ada 18 bank yang di dalamnya ada
peranan pribumi termasuk 6 bank yang mayoritas sahamnya dimiliki pribumi
— sama sekali tak mendapat bantuan dari otoritas moneter. Otoritas
moneter yang dominan adalah Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad, Gubernur
BI Sudrajat Djiwandono dan Mensesneg Moerdiono. Malah dalam likuidasi
16 bank yang baru diumumkan pemerintah, 7 di antaranya adalah bank
pribumi yaitu Bank Andromeda, Bank Mataram, Bank Pinaesaan, Bank
Industri, Bank Anrico, Bank Jakarta dan Bank Pacific. Likuidasi
bank-bank ini dilakukan lebih bertujuan menghancurkan bank-bank pribumi.
Soalnya banyak bank lain yang keadaannya sama buruk, bahkan lebih
buruk, tidak dilikuidasi. Malah ada bank milik non pribumi yang
pemiliknya, Bambang Sutrisno, sudah lari ke Hongkong tetapi banknya
tidak dilikuidasi, yaitu Bank Surya. Tak aneh kalau beberapa pemilik
bank pribumi itu melancarkan protes keras atas tindakan otoritas moneter
yang tak transparan ini, misalnya, Bambang Tri mem-PTUN-kan Menteri
Keuangan dan Gubernur BI. Bank Andromeda yang salah satu pemegang
sahamnya Bambang Trihatmojo menyimpan dana GN OTA dari masyarakat.
Dengan dilikuidasinya Bank Andromeda, maka nasib anak asuh menjadi tak
menentu. Sementara Bank Jakarta menyimpan dana sekolah-sekolah
Muhammadiyah di Sumatera Utara. Likuidasi Bank Jakarta menyebabkan guru
sekolah-sekolah dan universitas Muhammadiyah di Sumatera Utara hingga
kini belum mendapat gaji.
Adanya tujuan terselubung dalam likuidasi bank-bank ini, sekadar contoh,
terlihat nyata pada kasus Bank Andromeda. Bank ini baru diperingatkan
pada hari Kamis malam, 30 Oktober 1997, untuk menyediakan dana suntikan
sebesar Rp. 350 milyar agar terhindar dari likuidasi. Peringatan yang
sangat terlambat ini adalah satu hal yang hampir mustahil untuk
dipenuhi. Dana Rp. 350 milyar adalah dana yang sangat besar untuk
dikumpulkan di masa krisis moneter sekarang, apalagi dalam waktu kurang
dari dua hari. Ternyata pada hari Sabtu, 1 Nopember 1997, pukul 09.45,
pihak Andromeda membawa uang sebesar yang diminta BI. Seperti kita
ketahui, ternyata BI menolak dengan dalih SK likuidasi terhadap Bank
Andromeda telah ditandatangani dan akan diumumkan pada pukul 13.00.
Betapa kontrasnya tindakan BI terhadap Bank Andromeda jika dibandingkan
dengan Bank Danamon, dua bank yang sama-sama kesulitan dalam krisis
moneter sekarang. Bank Danamon dibantu Rp. 4 trilyun sementara Bank
Andromeda jangankan dibantu, dilikuidasi hanya karena terlambat
menyediakan dana Rp. 350 milyar. Hal ini dilakukan tak lain untuk
memperteguh dominasi bank-bank non pribumi dan menghancurkan bank-bank
pribumi dengan memanfaatkan momentum krisis moneter yang sedang melanda
Indonesia.
2. Upaya menghancurkan kredibilitas Presiden Suharto.
Sejak lama diketahui ada sejumlah orang yang ingin menjatuhkan Pak Harto
secara inkonstitusional. Para aktor ini tampaknya memanfaatkan krisis
moneter Indonesia sebagai momentum untuk melakukan destabilisasi dan
menjatuhkan Pak Harto. Mereka adalah:
A. Mar’ie Muhammad
Sejak lima tahun lalu, Mar’ie Muhammad sebenarnya telah digarap oleh
kelompok Try Sutrisno- L.B Murdani melalui Moerdiono. Mar’ie salah
seorang tokoh HMI dan bekas salah seorang Presidium KAMI Pusat juga
dibina oleh Sofyan Wanandi (Lim Bian Koen) salah satu tokoh utama CSIS,
yang juga bekas Ketua KAMI Jaya. CSIS — lembaga think tank yang
didirikan oleh Ali Moertopo dan diteruskan oleh L.B Moerdani — hingga
kini merupakan dapur pemikiran kalangan konglomerat Cina Katolik. CSIS
sangat berjasa dalam membangun citra Mar’ie sebagai seorang Menteri yang
jujur dan bersih, misalnya, koran Katolik KOMPAS selalu memberi gelar
Mr. Clean terhadap Mar’ie Muhammad. Padahal bukan rahasia lagi bahwa
Mar’ie mempunyai rekening di Amerika dengan jumlah besar. Sebagai bekas
tokoh HMI, Mar’ie sama sekali tidak menunjukkan kepedulian terhadap
nasib ummat Islam dan pribumi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan
apa yang dilakukan Sumarlin terhadap pemberdayaan orang Katolik dan
golongan non pri. Melalui kebijakan Gebrakan Sumarlin, berdirilah dua
ratusan bank pada akhir tahun 1980-an yang hampir semuanya milik
kalangan non pribumi dan non Islam sehingga bisa dikatakan sektor
keuangan Indonesia dikuasai oleh kelompok mereka. Sumarlin secara
sistematis membesarkan bank-bank swasta itu seperti Bank Danamon, BCA,
BII, BDNI, Bank Servitia yang isinya orang Katolik, dan banyak lagi
sehingga aset dan kinerja mereka mengalahkan bank-bank pemerintah.
Sementara Mar’ie hampir lima tahun menjadi Menteri Keuangan tak satu pun
mendirikan bank untuk orang pribumi apalagi untuk ummat Islam. Banyak
tokoh-tokoh HMI yang mempunyai kemampuan untuk mengelola bank tak pernah
diberi kesempatan oleh Mar’ie dengan alasan bahwa ia bukan pejabat HMI
tapi pejabat yang diangkat pemerintah. Tetapi dengan kucuran dana Rp. 8
trilyun milik non pribumi itu, perlu dipertanyakan sekarang Mar’ie itu
pejabat yang diangkat oleh pemerintah atau pejabat yang diangkat oleh
konglomerat Cina/CSIS/Katolik. Yang pasti selama Mar’ie menjabat menteri
keuangan, orang yang paling sering datang ke kantornya adalah tokoh CSIS
dan konglomerat Sofyan Wanandi alias Lim Bian Koen dan Anthony Salim,
konglomerat Indonesia terkaya itu. Yang membuat tokoh-tokoh HMI dan
ummat Islam sangat kecewa, Mar’ie menolak menyumbang walau sepeser pun
untuk membangun Gedung HMI, Graha Insan Cita, di Depok. Langkah politik
yang ditempuh Mar’ie sebagai bekas tokoh HMI juga sangat mencurigakan.
Tokoh yang dikaguminya adalah Moerdiono, seorang abangan, bukan
tokoh-tokoh Islam. Mar’ie sangat tunduk dan patuh pada Moerdiono
melebihi kepatuhan pada Pak Harto. Dalam berkali-kali pertemuan
tertutup, sejak dulu Mar’ie selalu menyebutkan Try Sutrisno sebagai
calon Presiden pengganti Pak Harto. Padahal Try Sutrisno adalah orang
binaan L.B. Moerdani (CSIS).
B. Moerdiono
Tokoh abangan ini dikenal sebagai anti Islam. Dialah satu-satunya
pejabat tinggi pemerintah yang melakukan acara buka puasa bersama di
Sekneg dengan berjoget dangdut bersama cewek-cewek (bukan dilanjutkan
dengan sholat Maghrib dan Tarawih). Moerdiono adalah teman dekat L.B.
Moerdani dan Sofyan Wanandi. Lebih dari itu, Moerdiono adalah pejabat
peliharaan Usman Atmajaya (Yaw Yaw Wu), pemilik Bank Danamon dan besan
Sofyan Wanandi. Bank Danamon adalah bank tempat penyimpanan dana hasil
korupsi pejabat-pejabat Katolik dan Kristen seperti Radius Prawiro, L.B.
Moerdani, Adrianus Mooy, dan Sumarlin. Karena pengaruh Moerdiono dan
Anthony Salimlah maka dana BI Rp. 8 trilyun itu dikucurkan kepada
bank-bank konglomerat Cina tadi. Moerdiono mengaku seorang penggemar
dangdut dan pelindung musik dangdut. Ternyata itu hanya tameng karena
sebenarnya Moerdiono mengincar seorang penyanyi dangdut bernama Machicha
Muhtar. Secara diam-diam, Machicha dan Moerdiono telah hidup bersama
(samen leven) dan menghasilkan seorang putera berusia satu setengah
tahun. Machicha dibelikan sebuah mobil mewah dan rumah di Rempoa,
Bintaro. Konspirasi terbesar Moerdiono adalah upaya pembunuhan terhadap
Pak Harto melalui dokter-dokter RS Gatot Subroto yang telah dibinanya
bersama L.B. Moerdani. Untunglah konspirasi ini tercium sehingga Pak
Harto dibawa berobat ke Jerman. Setelah diperiksa oleh dokter-dokter
ahli Jerman, ternyata Pak Harto sehat wal’afiat, tidak sakit. Sejak
itu, Moerdiono yang dulu sangat dipercaya Pak Harto, mulai diawasi dan
perannya semakin dibatasi. Moerdiono sendiri sebenarnya sangat berambisi
menjadi Presiden, tetapi karena tak mempunyai dukungan — dari massa,
elit dan terutama dari Pak Harto — kecuali dari Abdurrahman Wahid,
akhirnya ia mencurahkan dukungan sepenuhnya kepada Try Sutrisno. Soalnya
Moerdiono takut kalau kelak yang terpilih menjadi Wakil Presiden,
kemudian dapat menjadi Presiden, adalah (1) Habibie, (2) Hartono, (3)
Harmoko, (4) Ginanjar. Mereka semua itu adalah musuh-musuh besarnya.
C. Sudrajat Djiwandono
Ia adalah seorang Katolik, adik kandung Sudjati Djiwandono, salah
seorang anggota Dewan Direktur CSIS. Ia juga adalah anggota CSIS. Selama
ia memimpin BI, banyak terjadi korupsi dan skandal di BI sehingga
sejumlah aparat BI diperiksa polisi, atas perintah Kapolri. Terpaksa
Moerdiono. memanggil dan mendamprat Kapolri, sehingga pemeriksaan
terhadap para staf BI itu kini dihentikan. Secara sistematis ia membina
bank-bank milik konglomerat Cina dan tak memberi kelonggaran sedikitpun
pada bank-bank milik pribumi.
Selama ini mereka — Try Sutrisno, Moerdiono, Edi Sudrajat dkk — tak
mendapat momentum untuk melancarkan upaya menghentikan langkah Pak Harto
yang belakangan ini dekat dengan Islam, dan mulai memberi kesempatan
kepada pada pengusaha pribumi dengan berbagai kebijaksanaannya di
antaranya pembagian saham konglomerat pada koperasi, pembentukan
kelompok Jimbaran dan lain-lain. Bisnis putra-putri Pak Harto dan juga
putra-putri pejabat lainnya, mereka anggap sebagai saingan yang dapat
menggoyahkan dominasi bisnis non pribumi yang sejak zaman Belanda telah
mendapat priviledge hingga zaman Orde Baru. Belakangan ini priviledge
itu banyak diberikan pada kalangan pribumi seperti putra-putri pejabat
termasuk putra-putri Presiden. Oleh karena itu mereka selalu menyerang
bisnis putra-putri pejabat termasuk putra-putri Presiden, tetapi mereka
tak pernah mempersoalkan bahwa konglomerat Cina dulunya disebabkan
priviledge dan fasilitas yang diberikan pemerintah juga. Sekedar contoh,
Lim Bian Koen pada tahun 1966 hanyalah seorang mahasiswa tokoh KAMI.
Berkat kedekatannya dengan Ali Moertopo dan Sujono Hoemardani, dua orang
kepercayaan Pak Harto dan mempunyai kekuasaan besar di awal Orde Baru,
menjadikan Sofyan Wanandi salah seorang konglomerat terkemuka di
Indonesia melalui kelompok Gemala.
Situasi krisis moneter adalah momentum yang mereka tunggu-tunggu. Sejak
Juli tak ada upaya yang signifikan yang mereka lakukan sebagai otoritas
moneter Indonesia untuk menanggulanginya. Malah pengetatan likuiditas
yang mereka lakukan menyebabkan stagnannya perekonomian Indonesia.
Ketika keadaan semakin parah, maka mereka menggiring Pak Harto melalui
Wijoyo Nitisastro untuk menyerahkan diri kepada IMF. Maka dengan
menggunakan wibawa IMF mereka menekan Pak Harto untuk melikuidasi
bank-bank pribumi terutama milik keluarga dan kerabat Presiden. Dengan
cara ini mereka ingin meyakinkan masyarakat bahwa kelompok pribumi,
walaupun putra-putri Presiden, tak mampu berbisnis secara profesional.
Langkah mereka selanjutnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat
terhadap Presiden melalui penghancuran kredibilitas keluarganya, dan
jika ini berhasil dalam keadaan ekonomi Indonesia yang kacau, terjadilah
destabilisasi sosial politik dan ekonomi, dan Pak Harto dijatuhkan
sebelum 1998. Siapa lagi yang mereka dukung untuk mengganti Pak Harto
kalau bukan Try Sutrisno. Gerakan-gerakan untuk mempopulerkan Try
Sutrisno sudah lama mereka lakukan melalui organisasi Al Washliyah di
Medan, kampanye intensif Abdurrahman Wahid dan Edi Sudrajat, dan
terakhir melalui Rakernas KNPI di Surabaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s