Agenda Tersisa Pasca-BPPN


HARI ini, Jumat (27/2/2004), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bubar. Mandat lima tahun yang diembannya usai sudah. Soal apakah dalam kurun waktu itu semua tugas BPPN diselesaikan atau tidak, itu soal lain. Keppres No 27/1998 memuat salah satu pasal, yang intinya mengatakan bahwa apabila pemerintah merasa tugas-tugas belum selesai, maka lembaga ini dapat diperpanjang masa tugasnya sesuai kebutuhan. Namun arus besar yang mengemuka tampaknya sudah mengkristal, menghendaki BPPN harus bubar tanpa syarat.
Memang ironis. Keberadaan BPPN semenjak 1998 sampai hari ini banyak dinilai oleh berbagai kalangan (kecuali yang pro-BPPN tentunya) belum mampu melepaskan permasalahan ekonomi dari Indonesia. Badan yang berdiri setelah letter of intent (LoI) IMF tahun 1998 ini mendapat tugas utama menyehatkan perbankan nasional setelah dihajar oleh krisis ekonomi yang bertubi-tubi.
Tetapi, alih-alih menyehatkan perbankan, yang dilakukan lembaga itu tak lebih dari lembaga lelang yang menjual aset-aset negara baik dalam bentuk aset fisik, saham, surat berharga lainnya, kredit dan properti. Lebih ironis lagi. Kebanyakan yang memenangkan program penjualan aset dan divestasi saham bank-bank rekap yang diberada di bawah kelolaan BPPN adalah investor asing. Hal-hal inilah yang seringkali menciptakan sinisme, polemik serta kontroversi di kalangan masyarakat menyikapi sepak terjang BPPN selama ini.
Proses restrukturisasi aset yang dikelola BPPN pun tidak seluruhnya beres. Ambil contoh Texmaco yang kabarnya meraih kredit hampir Rp 30 triliun dari bank BUMN. Setelah direstrukturisasi dan dilelang berkali-kali oleh BPPN, ternyata tidak juga laku ditawarkan ke investor. Sampai-sampai Menneg BUMN Laksamana Sukardi mengatakan Texmaco itu diberi gratis saja tidak ada investor yang mau mengambil. Konon, tidak ada yang bersedia membeli Texmaco di harga 5% dari total kredit sekalipun.
Begitu banyak kredit disalurkan oleh bank BUMN ke kelompok usaha besar yang tidak prudent bahkan nilai jaminannya jauh di bawah nilai kredit yang diberikan. Tak heran, ke-7 bank BUMN itu harus diselamatkan dengan obligasi rekapitalisasi senilai Rp 279,4 triliun atau menyerap 66% dari total obligasi rekapitalisasi yang diterbitkan negara untuk menyelamatkan sistem perbankan. Sementara dari 95 bank bermasalah, 16 bank langsung dilikuidasi, 7 bank BUMN direkap, dan 15 bank swasta yang dimerger (menjadi Danamon dan Permata), 52 bank yang dibekukan operasinya, dan sisanya bank swasta yang diambilalih dan direkapitalisasi.
Biaya yang dikeluarkan negara untuk ke-95 bank itu mencapai Rp 650 triliun, terdiri dari BLBI, obligasi rekap (Rp 425,5 triliun), surat utang penjaminan, dan dana talangan. Dari jumlah itu, BPPN menangani sekitar Rp 590 triliun dalam bentuk penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) Rp 126,45 triliun, restrukturisasi/obligasi rekapitalisasi bank di bawah BPPN (Rp 123,16 triliun), dan aset kredit macet (Rp 340 triliun).
Soal jumlah kredit macet yang dialihkan ke BPPN pun sampai kini tidak jelas benar, karena lembaga itu hanya mengakui nilai Rp 340 triliun sesuai asset transfer kit (ATK). Sementara hasil audit Deloitte, Touche and Tohmatsu (DTT) pada 2002 menyebutkan terjadinya selisih nilai aset Rp 286 triliun dari saldo ATK diverifikasi sebesar Rp 580 triliun. Ribut-ribut soal ini pun tak jelas ujungnya. Yang disalahkan adalah dokumen hilang saat terjadi huru-hara.
Secara garis besar, ada tiga bagian pengelolaan aset di BPPN yaitu Aset Manajemen Investasi (AMI) yang menangani para obligor PKPS, Aset Manajemen Kredit (AMK) yang menangani kredit macet dari perbankan, serta Bank Restructuring Unit (BRU) yang menangani penyehatan dan divestasi bank takeover (BTO). Lalu, jika dihitung secara detil kinerja dari unit-unit di BPPN yang masing-masing diketuai oleh seorang deputi, dari tingkat penyelesaian aset yang dikelolanya sejatinya mencerminkan kinerja yang bersangkutan
Lalu tingkat pemulihan BPPN yang hanya 28% jelas kalah jauh dibandingkan lembaga sejenis di negara-negara tetangga. Misalnya FRA dengan recovery rate 35%, KAMCO 49%, DANAHARTA 66%, dan FDIC 57%. Dengan demikian, tak salah kalau dikatakan upaya BPPN mengembalikan aset negara melalui penyelesaian aset dalam restrukturisasi sesuai PP No 17/1999 tidak berhasil. Dengan kinerja BPPN seperti itu, tak heran apabila kecepatan penanganan krisis di Thailand, Malaysia, dan Korsel jauh lebih cepat dari Indonesia. Bandingkan pula beban krisis yang masih harus ditanggung masyarakat dalam bentuk bunga dan cicilan pokok obligasi rekap yang konon mencapai Rp 1.100 triliun hingga 2019.
Pada awalnya, BPPN didirikan tidak saja untuk merestrukturisasi bank, tetapi juga kredit korporasi. Dalam perjalanannya, ternyata 5.000 karyawan BPPN yang dibayar mahal itu tidak mampu merestrukturisasi kredit korporasi seperti diharapkan. Mungkin karena dikejar dateline harus bubar pada 27 Februari 2004 ini, barulah mulai tahun lalu aset-aset kredit yang belum direstrukturisasi (unrestructured loans) alias masih berstatus kredit bermasalah, dilelang besar-besaran.
Bank-bank yang melempar kredit macet itu ke BPPN pun ramai-ramai membeli dengan harga diskon 80% – 90%. Lebih-lebih adanya pelonggaran dari Bank Indonesia melalui PBI No 4/2002 di mana aset kredit yang belum direstrukturisasi itu dapat digolongkan ke adalam kategori lancar hanya dalam kurun wakru satu tahun dan setelah satu tahun kondisi aset kredit itu harus benar-benar secara riil lancar. Kalau belum lancar, menjadi tugas bank tersebut untuk merestrukturisasinya agar masuk kategori lancar.
Kekebalan Hukum
BPPN tentu bertanggung jawab atas buruknya kinerja beberapa bank rekap dan amburadulnya laporan keuangan bank-bank rekap mengingat lembaga ini sudah menempatkan orang-orang pilihan dan kepercayaannya di bank-bank tadi. Namun sejauh ini tak pernah ada nada sesal dari kalangan BPPN menyangkut kinerjanya yang kurang cemerlang itu. Bahkan belakangan ini terbetik kabar keinginan BPPN untuk memproteksi diri dari aspek hukum kepada mantan petinggi BPPN dan pejabatnya yang masih aktif dari kemungkinan tuntutan hukum.
Tentu saja ide yang berlebihan ini memancing reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk di sebagian anggota kabinet. Tidaklah mungkin mantan petinggi dan petinggi BPPN yang masih aktif dikenai kekebalan hukum karena hal itu bertentangan dengan rasa keadilan publik dan mengandung unsur menutupi kesalahan masa lalu petinggi-petinggi itu.
Soal rencana pemberian pesangon baik kepada pimpinan maupun staf BPPN yang nilainya mencapai Rp 500 miliar, meski belakangan nilainya direvisi jauh lebih rendah, memancing reaksi keras dari masyarakat, bahkan Menneg BUMN Laksamana Sukardi dan Menakertrans Jakob Nuwa Wea berkeinginan kebijakan ini ditinjau ulang. Pada saat perekonomian sedang dalam tahap pemulihan yang sebenar-benarnya ini, sepertinya kalangan BPPN sama sekali tidak memiliki sense of crisis dan sense of urgency.
“Prestasi” lainnya dari BPPN adalah pemberian “sertifikat” bebas dari tuntutan hukum (release and discharge) kepada obligor-obligor yang kooperatif dan mampu memenuhi kewajibannya. Dari 39 pemegang saham penandatangan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), 23 pemegang saham telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu 16 pemegang saham lainnya, terdiri dari delapan pemegang saham tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah dan delapan pemegang saham lainnya dinyatakan tidak kooperatif dan penanganannya akan dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Kini terkait dengan pembubaran BPPN, dikabarkan pemerintah melalui Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menyatakan, diperlukan empat landasan hokum, yaitu dua berbentuk Keppres yaitu tentang Pengakhiran Tugas BPPN dan Keppres tentang Penjaminan, dua landasan hukum lainnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan satu Instruksi Presiden (Inpres) tentang Tim Pemberesan tugas BPPN.
Khusus untuk pembentukan PPA yang akan mengelola aset-aset BPPN yang sudah free and clear (bebas dan jelas kedudukannya) setelah melalui pemeriksaan oleh auditor, hal ini harus diprioritaskan.
Untuk itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK maupun auditor independen, harus dapat dipercepat. Sementara Tim Pemberesan akan mengelola aset-aset yang belum “free and clear” (belum bebas dari berbagai masalah) dan harus diperiksa auditor.
Hal ini membawa konsekuensi, semua transaksi BPPN harus dihentikan tepat pada saat pembubaran, namun untuk proses penyelesaian secara administratif dilakukan melalui Tim Pemberesan. Apakah kemudian tugas BPPN tuntas semuanya? Belum, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum. Dalam presentasi kepada Komisi IX Bidang Keuangan dan Perbankan DPR RI, Ketua BPPN Syafruddin Temenggung menyatakan, setelah bubar nanti BPPN mewariskan 1.361 kasus hukum, meliputi 447 debitor dengan nilai utang Rp 25 triliun. Mayoritas kasus itu menyangkut persoalan aset.
Diakui oleh BPPN, pihaknya tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus hukum tersebut, karena kasusnya banyak dan jadual penyelesaian di pengadilan lama. Dari 1.361 kasus hukum tersebut, rinciannya adalah sebesar 178 kasus (13%) dimenangkan BPPN, 56 perkara (4%) BPPN dalam posisi kalah dan sebanyak 1.100 kasus (81%) masih dalam proses di berbagai tingkat peradilan baik proses banding maupun kasasi.
Apabila pemerintah bertekad kuat untuk memenangkan kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan, tugas pokok PPA adalah mengupayakan agar recovery rate dalam rangka mengembalikan aset-aset negara tersebut harus dapat dioptimalkan secara all out.
Di samping berupaya memenangkan perkara-perkara di atas, PPA juga harus mengelola dan menuntaskan aset yang diperkirakan masih akan tersisa pascapembubaran BPPN. Oleh karena itu, ditunjuknya 34 kantor akuntan publik (KAP) oleh BPPN untuk memverifikasi dan memvaluasi aset-aset yang diperkirakan tersisa serta mengaudit kegiatan operasional tujuh kantor wilayah BPPN di seluruh Indonesia dan kegiatan 52 BBO/BBKU merupakan jalan keluar yang tepat.
Itulah sejumlah pe-er yang harus dipikirkan dan ditangani pemerintah secara serius pascapembubaran BPPN pada hari ini. u
Penulis adalah pengamat perbankan

Last modified: 27/2/04

KASUS REKENING 502 APA KHABAR?


Kasus rekening 502
Jumat, 12 Februari 2010, 01:09:16 WIB

Jakarta, RMOL. Tak Bisa Jawab Kasus Rekening 502

Kasus rekening 502 kelihatannya masih adem ayem. Hingga kini Mabes Polri yang menangani kasus tersebut belum memberikan sinyal apakah akan mengungkap lagi kasus itu atau tidak.

Padahal desakan agar kasus itu dituntaskan terus mengalir, namun tidak ada penjelasan ke publik soal itu. Sebelumnya kasus yang diduga menyeret beberapa nama petinggi Bank Indonesia (BI) dan Badan Pe nyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ini juga pernah di su a rakan oleh Badan Pemeriksa Ke uangan (BPK).

Sejak keluar audit atas kasus itu pada 2001, tak jarang BPK me­neriakkan kasus dana re kening 502 tersebut. Baru pada Sep tem ber 2003, Mabes Polri mengusut k a sus tersebut. (lihat box).

Kini, beberapa lembaga swa daya masyarakat (LSM) dan pemerhati hukum terus me ne riak kan agar status kasus itu dibuka ke publik.

Ketua Presidium In do nesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, hingga sa at ini be lum ada niat ba ik ke po l i sian un tuk men un taskan kasus itu.

“Kalau memang ada niat baik pastinya sudah sejak dulu kasus itu diselesaikan. Tapi sampai saat ini belum jelas,” kata Neta.

Untuk itu dia meminta Ko misi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus itu kalau kepolisian tidak sang gup me­nyelesaikannya.

Bukan hanya itu, Neta me minta agar Presiden mendesak kepolisianuntuk menjelaskan kepada publik pe rihal kasus ini. Maksud nya supaya tidak ber larut-larut. Jangan kasus-kasus yang me libatkan pejabat negara di di amkan saja.

Apalagi dalam kasus ini, me nurut Neta kepolisian sudah pernah menetapkan ter sang kanya. Jadi, ma syarakat mem bu tuhkan penje­lasan, ini pen ting de mi ke pastian hu kum.

Semen tara itu pengamat per bankan, Deni Daruri me nilai kalau me­mang ditemu kan ada nya ke janggalan dari BPPN dan BI terkait kasus rekening 502 ha rusnya kepo lisian sudah bisa mening katkan kasusnya.

“Jangan sampai kasus man dek. Apalagi kalau sampai dilu pa kan,” kata Deni.

Deni mensinyalir kasus ini terlihat ada kejanggalan. Menu rut nya, ada perbedaan perhi tungan antara BPK dan BI. Untuk itu perlu dilakukan cek ulang biar jelas.

Kasus ini,kata dia, sudah lama mencuat namun mengapa hingga saat ini belum ada keje lasan. “Saya khawatir ada ke se ngajaan untuk tidak menu n taskan kasus ini. Kalaupun memang dite mu kan adanya indikasi, sebaiknya di serahkan ke KPK saja,”jelasnya.

Karenanya Deni berharap KPK me ngambil langkah cepat untuk me­ngambil alih kasus itu. “Jika dite mukan indikasi ko rupsi KPK harus turun ta ngan,”ungkapnya.

Sedangkan Presiden Lum bung Informasi Rakyat (LIRA) Jusuf Rizal menilai, Mabes Polri tidak serius menangani kasus rekening 502 yang sudah bertahun-tahun ngendon di lembaga itu.

“Kalau mereka serius pas tinya kasus itu sudah bisa selesai. Tapi hingga kini be lum jelas sampai mana,” ka tanya.

Rizal mengatakan, se baiknya ke po lisian melakukan in ven tarisasi ter­hadap kasus-kasus yang masih belum diproses dengan baik. Ini penting se bagai tin dakan untuk me minim ali sasi para ma ke lar ka sus (mar kus).

Meski demikian, Rizal me lihat lambannya penanganan kasus ini karena ada ke pen tingan yang berbicara. “Mung kin saja ada elit politik yang memperlambat kasus ini se hingga tidak jalan. Atau juga ada oknum Polri sendiri yang membuat kasus ini seakan-akan dipetieskan. Siapa tahu,” ung kapnya.

Untuk itu, dia mendesak agar Kapolri Bambang Hen darso Danuri me­nindaklanjuti kasus tersebut. “Tugasin saja bawa hannya agar kasus itu diproses kembali. Apalagi ini bagian dari citra kepolisian bagaimana memberantas ko rupsi,” te gasnya.

Menurutnya, Komisi Pem berantasan Korupsi (KPK) berhak mensupervisi kasus ini. Mengingat kasus itu sudah terbilang lama dan harus di sampaikan pen je lasannya ke ma sya ra kat, pen ting un­tuk pol ri menuntas kan kasus ter se but.

Inilah Audit BPK

Rekening 502 – leng kap nya 502.000.002 – adalah rekening milik pemerintah di-Bank In donesia (BI) yang dibuka kali pertama pada 1 Juni 1999.

Pembukaan rekening itu ber dasarkan Surat Menteri Ke uangan No SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Umum dalam rangka pembayaran jaminan pemerintah terhadap kewajiban bank.

Rekening itu dibuka meng gunakan Surat Utang Pe me rintah No. 004 sebesar Rp 53,779 triliun. Dengan de mi kian, Rekening 502 adalah rekening pemerintah di BI untuk obligasi dalam rangka program penjaminan.

Nah, kasus Rekening 502 ini mulai mengemuka ketika Ba dan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Agustus 2001 mengu mumkan hasil auditnya ter hadap BI dan Badan Pe nye hatan Perbankan Nasional (BPPN).

BPK menduga telah terjadi penyelewengan penggunaan dana Rekening 502 sebesar Rp 20,908 triliun, di mana ada penggunaan dana yang tidak sah yaitu Rp 17,7 triliun oleh BI dan Rp 3,3 triliun oleh BPPN. Hasil audit BPK ini di laporkan ke Mabes Polri. La poran tersebut dijadikan dasar bagi kepolisian untuk segera melakukan penyidikan.

“Belum Bisa Menjawabnya”
Ito Sumardi, Kabareskrim Mabes Polri

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabarekrim) Mabes Polri, Ito Sumardi yang dikon firmasi terkait kasus rekening 502 belum bisa berkomentar.

“Wah, belum bisa men ja wab nya. Saya cek dulu, takut salah ngomong. Banyak sekali kasus-kasus, apalagi yang menyangkut teknis. Kalau sudah ada akan diinfor ma sikan,” kata Ito Sumardi ke­pada Rakyat Merdeka, melalui sambungan telepon.

Meski begitu, Ito berjanji akan menyelesaikan semua kasus yang saat ini ditangani Mabes Polri yang terbilang mandek.

Ito mencontohkan, jika ada laporan dari PPATK yang ter indikasi mencurigakan pasti akan ditindak. Sebab, dalam pembrantasan korupsi itu harus berangkat dari bukti dari ins tansi terkait, dalam hal ini misalnya PPATK. Sebab, hanya me reka yang mempunyai ke we­nangan mengecek keuangan seseorang.

“Sudah Lama Disampaikan”
Novi Pelenkahu, Kabiro Humas dan LN BPK

Kepala Biro Hubungan Ma syarakat dan Luar Negeri Ba dan Pemeriksa Keuangan (Ka biro Humas BPK), Novil Pe lenkahu mengaku kalau hasil audit kasus rekening 502 itu sudah sejak lama disampaikan ke Mabes Polri.

“Ya, sudah disampaikan ke kepolisian audit dugaan penye lewengan itu. Sekarang semua tergantung dari teman-teman kepolisian,” kata Novi kepada Rakyat Merdeka.

Dia menyarankan untuk me nanyakan lebih lanjut kepada Bareskrim Mabes Polri. “Kare na sudah lama disam pai kan,” ucapnya.

“Harus Ditindaklanjuti”
Saan Mustopa, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR, Saan Mustopa mendesak Ma bes Polri menuntaskan kasus rekening 502.

“Harus ditindaklanjuti. Apa lagi kasus itu sudah lama tapi belum ada hasil mak si mal,” kata Saan Mustopa kepada Rakyat Merdeka.

Saan masih berharap Ma bes Polri bisa menuntaskan kasus rekening 502. Ini pen ting su paya masyarakat men jadi tahu dan tidak ada yang ditutup-tutupi demi ke pas tian hukum tentunya.

“Akan Saya Tanyakan Pada BPK”
Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi XI DPR

Anggota Komisi XI DPR, Eva Kusuma Sundari menilai terjadi double standar dalam penegakkan hukum.

“Mentalitas dari para pe negak hukum masih di ba wah standar,” kata Eva Ku suma Sundari kepada Rakyat Mer deka.

Meski demikian, Eva ber janji akan menanyakan perihal audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kasus tersebut. “Akan saya tanyakan kepada BPK. Tapi untuk sekarang Mabes Polri harus menindaklanjuti kasus tersebut, jangan di abai kan. Siapapun harus sa ma dihadapan hukum,” te gasnya

Skandal Otoritas Moneter 1997


Pada hari Sabtu, 1 Nopember 1997, pukul 13.00, otoritas moneter
Indonesia telah melikuidasi 16 bank yang dianggap tak sehat. Keenam
belas bank tersebut adalah Bank Andromeda, Bank Anrico, Bank Astria,
Bank Citra, Bank Dwipa, Bank Guna Internasional, Bank Harapan Sentosa,
Bank Industri, Bank Jakarta, Bank Kosa, Bank Majapahit, Bank Mataram,
Bank Pacific, Bank Pinaesaan, Bank Sejahtera Bank Umum, dan Bank South
East Asia Bank. Ada empat bank yang lolos dari likuidasi yang sebenarnya
masuk daftar usulan dari Bank Indonesia (BI) yaitu Bank Yama, Bank
Utama, Bank Subentra dan Bank Surya.
Tindakan likuidasi dilakukan sebagai salah satu syarat yang diajukan
oleh Dana Moneter Internasional (IMF), lembaga yang akan membantu
krisis moneter Indonesia dengan syarat-syarat yang berat. Selain
penyehatan bank, IMF sebenarnya memaksa pemerintah untuk menaikkan BBM
dan meningkatkan pajak seperti yang dilakukan di Thailand. Perlu
diketahui IMF tak pernah lepas dari kepentingan politik Amerika dan
negara-negara Barat. Tak heran kalau lembaga ini sering disebut sebagai
perpanjangan tangan Dinas Rahasia Amerika Serikat CIA. Namun, seperti
kita ketahui, mata uang rupiah telah mengalami depresiasi lebih dari 50%
terhadap dolar Amerika sejak bulan Juli, akibat ulah para spekulan dan
efek penularan ketidakpercayaan terhadap rupiah. Utang swasta (umumnya
kalangan non pri) jangka pendek yang jatuh tempo semakin membengkak
memperparah kondisi moneter hingga bulan-bulan mendatang. Gejolak mata
uang itu menyebabkan pengetatan likuiditas akibat pengetatan moneter
yang dilakukan pemerintah untuk menahan laju kemerosotan rupiah.
Likuidasi bukanlah hal yang luar biasa dalam kondisi moneter Indonesia
dewasa ini. Ia menjadi luar biasa karena di antara 16 bank yang
dilikuidasi terdapat bank milik atau berkaitan dengan keluarga Presiden
yaitu Bambang Trihatmojo (pemegang 25% Bank Andromeda), Siti Hediati
Prabowo (pemegang 8% Bank Industri), Probosutejo (pemilik Bank Jakarta),
bahkan di dalam daftar 20, termasuk juga Siti Hardiyanti Rukmana (Bank
Yama), Hutomo Mandala Putera (Bank Utama) dan Sudwikatmono (Bank
Subentra). Ketiga bank terakhir selamat karena Presiden mempertanyakan
langsung kepada Menteri Keuangan Mar ie Muhammad dan Gubernur Bank
Indonesia Sudrajat Djiwandono. Bank Yama sejak tiga bulan lalu telah
mendapat suntikan dana dari Grup Salim dengan masuknya Anthony Salim
sebagai pemegang saham sebesar 30%, sehingga sebenarnya bank ini sudah
tidak bermasalah. Meski demikian Mar ie dan Sudrajat dibantu
Hendrobudiyanto (Direktur Pengawasan BI) tetap memasukkan mereka dalam
daftar, walaupun akhirnya dengan mudah pula dicoret kembali. Di samping
itu, mengapa hanya 20 bank, kemudian menjadi 16 bank, padahal masih
terdapat bank lain yang mempunyai kondisi lebih parah dan melakukan
pelanggaran-pelanggaran lebih banyak yang juga layak dilikuidasi.
Pertanyaan itu semakin menunjukkan keganjilan keputusan Mar ie dan
Sudrajat.
Pertanyaan lain adalah mengapa tak ada peringatan terhadap bank-bank
yang dilikuidasi tersebut sesuai prosedur yang seharusnya hingga
peringatan terakhir. Berbagai keanehan inilah yang mungkin membuat
Bambang Trihatmojo yang pendiam itu — salah satu putera Presiden yang
bisnisnya dianggap paling profesional — dengan lantang menyatakan bahwa
ada gerakan politik di balik Mar ie dan Sudradjat untuk menjatuhkan
Presiden Suharto. Bambang menganggap likuidasi yang tidak melalui
prosedur itu adalah tindakan sengaja untuk mencoreng kredibilitas
keluarganya (character assasination), dan secara tidak langsung menohok
Presiden Suharto agar tidak terpilih kembali pada SU MPR 1998. Karena
salah satu cara yang paling efektif menjatuhkan Presiden Suharto adalah
melalui ekonomi dan merusak kredibilitas keluarganya. Sepanjang ekonomi
Indonesia stabil dan terkendali maka upaya apapun yang dilakukan untuk
menjatuhkan Pak Harto akan sia-sia belaka. Upaya meletupkan kerusuhan
sepanjang tahun lalu mulai dari Peristiwa 27 Juli 1996 hingga yang
terakhir di Ujung Pandang, ternyata belum mencapai hasil yang
diinginkan.
Kesempatan untuk melikuidasi bank adalah kesempatan yang terbaik untuk
memukul keluarga Presiden. Dengan dilikuidasinya bank yang terkait
dengan keluarga Presiden maka tercemarlah Pak Harto. Likuidasi
mengakibatkan keluarga Presiden tidak dapat lagi mendirikan bank, sulit
mendapatkan pinjaman dari luar dan bahkan dicekal ke luar negeri. Mar ie
dan Sudrajat sebagai eksekutor likuidasi ini telah berhasil menancapkan
citra itu pada masyarakat. Dan dari sinilah konspirasi besar
menggulingkan Pak Harto semakin telanjang terlihat.
Pada tanggal 3 September 1997, Menteri Keuangan Mar ie Muhammad
membacakan keputusan Sidang Kabinet Terbatas bidang Ekku Wasbang dan
Prodis. Salah satu keputusan itu menyebutkan bahwa sektor keuangan –
khususnya perbankan — merupakan unsur yang sangat penting dan dapat
menjadi pemicu serta memperburuk krisis. Maka Menteri Keuangan dan
Gubernur BI akan melakukan langkah-langkah yaitu: (1) bank-bank nasional
yang sehat tetapi mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara, akan
dibantu; (2) bank-bank yang nyata-nyata tidak sehat, diupayakan
penggabungan atau akuisisi dengan bank-bank lain yang sehat. Jika upaya
ini tidak berhasil, maka akan dilikuidasi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para
deposan, terutama para deposan kecil.
Atas instruksi Gubernur BI, pada awal Oktober 1997, dibentuklah sebuah
tim yang ditugaskan meneliti kesehatan bank-bank yang ada berjumlah 243
bank. Tim ini terdiri dari delapan bank (sehingga disebut Tim Delapan),
seluruhnya — kecuali Bank Nusa — adalah bank-bank milik kalangan non
pri, antara lain Bank Danamon, BCA dan lain-lain. Namun secara
diam-diam, dibentuk pula Tim lain terdiri dari 10 bank (disebut Tim
Sepuluh) yaitu empat bank swasta milik non pri (Bank Danamon, BCA, BDNI,
dan BUN), tiga bank asing (antara lain Citibank, Tokyo Mitsubishi Bank
dan Chase Manhattan Bank) dan tiga bank pemerintah (BNI, BDN dan Bank
Exim). Tim Sepuluh ini dipimpin oleh Paul Sutopo — pejabat BI urusan
devisa — dan bertugas membantu perusahaan-perusahaan yang mengalami
kesulitan likuiditas untuk mengatasi kendala ekspor.
Dari Tim Sepuluh itu keluarlah rekomendasi untuk pengucuran dana dari
BI, suatu suntikan yang berlangsung secara tertutup dan tidak
transparan, yaitu:
1. Bank Danamon mendapat kucuran dana segar sebesar Rp. 4 trilyun
2. BCA mendapat dana segar sebesar Rp. 2,5 trilyun
3. BUN dan BII mendapat Rp. 1,5 trilyun
Sementara itu Bank LIPPO memperoleh pinjaman dari BI sebesar Rp. 900
milyar. Bank LIPPO, melalui James Riyadi, yang banyak menghamburkan dana
untuk kampanye Presiden negara terkaya di dunia, Bill Clinton , ternyata
turut dipinjami dana cadangan devisa BI. Semua bank di atas yang
mendapat kucuran dana segar adalah milik konglomerat Indonesia yang non
pri.
Peristiwa ini terjadi tiga minggu sebelum Menteri Keuangan melakukan
likuidasi. Pengucuran dana yang sangat besar itu merupakan bagian
penting dari konspirasi karena ketidakjelasan kriteria bank-bank yang
dibantu dengan dana segar milik pemerintah itu. Semua dilakukan secara
tertutup. Karena itu, Bank Danamon, bank yang sangat rapuh dan
bermasalah bisa mendapat dana segar Rp. 4 trilyun, jumlah yang sangat
spektakuler. Padahal akhir-akhir ini Bank Danamon sudah dua kali kalah
kliring, kreditnya macet tertanam di sektor properti secara gila-gilaan.
Secara teknis perbankan, Bank Danamon seharusnya dilikuidasi. Pada tahun
1990, bank ini diselamatkan oleh Sumarlin Cs. (Menteri Keuangan kala
itu, anak buah L.B. Murdani) dengan memasok Rp. 450 milyar dari Dana
Pensiun milik pemerintah. Maka selamatlah Danamon dari kehancuran pada
waktu itu. Penyelamatan dengan dana Rp. 4 trilyun sekarang adalah
penyelamatan kedua yang dilakukan oleh BI terhadap Danamon.
ANALISIS:
Apa yang sebenarnya terjadi di balik keanehan-keanehan ini?
1. Upaya menghancurkan bisnis pribumi dan meneguhkan dominasi
konglomerat non pribumi.
Dana Rp. 8 trilyun yang dikucurkan secara tertutup kepada empat bank non
pri itu jelas merupakan upaya kongkrit meneguhkan dominasi bank milik
non pribumi. Betapa tidak mestinya pemberian bantuan dana itu dilakukan
dengan transparan dan diberikan secara lebih merata kepada bank lain
yang sehat, yang dalam kesulitan moneter sekarang semua mengalami krisis
likuiditas. Nyatanya dana segar itu diberikan hanya pada bank-bank
tertentu secara diskriminatif (Bank Danamon saja menerima sampai Rp. 4
trilyun). Atau kalau memang tujuannya membantu perusahaan untuk
kepentingan ekspor, dana segar yang demikian besar mestinya disalurkan
pada bank pemerintah yang sehat seperti BNI, Bank Exim, dan BDN.
Sementara itu, bank pribumi yang baru mulai tumbuh dan jumlahnya sangat
sedikit — dari 243 bank, hanya ada 18 bank yang di dalamnya ada
peranan pribumi termasuk 6 bank yang mayoritas sahamnya dimiliki pribumi
— sama sekali tak mendapat bantuan dari otoritas moneter. Otoritas
moneter yang dominan adalah Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad, Gubernur
BI Sudrajat Djiwandono dan Mensesneg Moerdiono. Malah dalam likuidasi
16 bank yang baru diumumkan pemerintah, 7 di antaranya adalah bank
pribumi yaitu Bank Andromeda, Bank Mataram, Bank Pinaesaan, Bank
Industri, Bank Anrico, Bank Jakarta dan Bank Pacific. Likuidasi
bank-bank ini dilakukan lebih bertujuan menghancurkan bank-bank pribumi.
Soalnya banyak bank lain yang keadaannya sama buruk, bahkan lebih
buruk, tidak dilikuidasi. Malah ada bank milik non pribumi yang
pemiliknya, Bambang Sutrisno, sudah lari ke Hongkong tetapi banknya
tidak dilikuidasi, yaitu Bank Surya. Tak aneh kalau beberapa pemilik
bank pribumi itu melancarkan protes keras atas tindakan otoritas moneter
yang tak transparan ini, misalnya, Bambang Tri mem-PTUN-kan Menteri
Keuangan dan Gubernur BI. Bank Andromeda yang salah satu pemegang
sahamnya Bambang Trihatmojo menyimpan dana GN OTA dari masyarakat.
Dengan dilikuidasinya Bank Andromeda, maka nasib anak asuh menjadi tak
menentu. Sementara Bank Jakarta menyimpan dana sekolah-sekolah
Muhammadiyah di Sumatera Utara. Likuidasi Bank Jakarta menyebabkan guru
sekolah-sekolah dan universitas Muhammadiyah di Sumatera Utara hingga
kini belum mendapat gaji.
Adanya tujuan terselubung dalam likuidasi bank-bank ini, sekadar contoh,
terlihat nyata pada kasus Bank Andromeda. Bank ini baru diperingatkan
pada hari Kamis malam, 30 Oktober 1997, untuk menyediakan dana suntikan
sebesar Rp. 350 milyar agar terhindar dari likuidasi. Peringatan yang
sangat terlambat ini adalah satu hal yang hampir mustahil untuk
dipenuhi. Dana Rp. 350 milyar adalah dana yang sangat besar untuk
dikumpulkan di masa krisis moneter sekarang, apalagi dalam waktu kurang
dari dua hari. Ternyata pada hari Sabtu, 1 Nopember 1997, pukul 09.45,
pihak Andromeda membawa uang sebesar yang diminta BI. Seperti kita
ketahui, ternyata BI menolak dengan dalih SK likuidasi terhadap Bank
Andromeda telah ditandatangani dan akan diumumkan pada pukul 13.00.
Betapa kontrasnya tindakan BI terhadap Bank Andromeda jika dibandingkan
dengan Bank Danamon, dua bank yang sama-sama kesulitan dalam krisis
moneter sekarang. Bank Danamon dibantu Rp. 4 trilyun sementara Bank
Andromeda jangankan dibantu, dilikuidasi hanya karena terlambat
menyediakan dana Rp. 350 milyar. Hal ini dilakukan tak lain untuk
memperteguh dominasi bank-bank non pribumi dan menghancurkan bank-bank
pribumi dengan memanfaatkan momentum krisis moneter yang sedang melanda
Indonesia.
2. Upaya menghancurkan kredibilitas Presiden Suharto.
Sejak lama diketahui ada sejumlah orang yang ingin menjatuhkan Pak Harto
secara inkonstitusional. Para aktor ini tampaknya memanfaatkan krisis
moneter Indonesia sebagai momentum untuk melakukan destabilisasi dan
menjatuhkan Pak Harto. Mereka adalah:
A. Mar’ie Muhammad
Sejak lima tahun lalu, Mar’ie Muhammad sebenarnya telah digarap oleh
kelompok Try Sutrisno- L.B Murdani melalui Moerdiono. Mar’ie salah
seorang tokoh HMI dan bekas salah seorang Presidium KAMI Pusat juga
dibina oleh Sofyan Wanandi (Lim Bian Koen) salah satu tokoh utama CSIS,
yang juga bekas Ketua KAMI Jaya. CSIS — lembaga think tank yang
didirikan oleh Ali Moertopo dan diteruskan oleh L.B Moerdani — hingga
kini merupakan dapur pemikiran kalangan konglomerat Cina Katolik. CSIS
sangat berjasa dalam membangun citra Mar’ie sebagai seorang Menteri yang
jujur dan bersih, misalnya, koran Katolik KOMPAS selalu memberi gelar
Mr. Clean terhadap Mar’ie Muhammad. Padahal bukan rahasia lagi bahwa
Mar’ie mempunyai rekening di Amerika dengan jumlah besar. Sebagai bekas
tokoh HMI, Mar’ie sama sekali tidak menunjukkan kepedulian terhadap
nasib ummat Islam dan pribumi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan
apa yang dilakukan Sumarlin terhadap pemberdayaan orang Katolik dan
golongan non pri. Melalui kebijakan Gebrakan Sumarlin, berdirilah dua
ratusan bank pada akhir tahun 1980-an yang hampir semuanya milik
kalangan non pribumi dan non Islam sehingga bisa dikatakan sektor
keuangan Indonesia dikuasai oleh kelompok mereka. Sumarlin secara
sistematis membesarkan bank-bank swasta itu seperti Bank Danamon, BCA,
BII, BDNI, Bank Servitia yang isinya orang Katolik, dan banyak lagi
sehingga aset dan kinerja mereka mengalahkan bank-bank pemerintah.
Sementara Mar’ie hampir lima tahun menjadi Menteri Keuangan tak satu pun
mendirikan bank untuk orang pribumi apalagi untuk ummat Islam. Banyak
tokoh-tokoh HMI yang mempunyai kemampuan untuk mengelola bank tak pernah
diberi kesempatan oleh Mar’ie dengan alasan bahwa ia bukan pejabat HMI
tapi pejabat yang diangkat pemerintah. Tetapi dengan kucuran dana Rp. 8
trilyun milik non pribumi itu, perlu dipertanyakan sekarang Mar’ie itu
pejabat yang diangkat oleh pemerintah atau pejabat yang diangkat oleh
konglomerat Cina/CSIS/Katolik. Yang pasti selama Mar’ie menjabat menteri
keuangan, orang yang paling sering datang ke kantornya adalah tokoh CSIS
dan konglomerat Sofyan Wanandi alias Lim Bian Koen dan Anthony Salim,
konglomerat Indonesia terkaya itu. Yang membuat tokoh-tokoh HMI dan
ummat Islam sangat kecewa, Mar’ie menolak menyumbang walau sepeser pun
untuk membangun Gedung HMI, Graha Insan Cita, di Depok. Langkah politik
yang ditempuh Mar’ie sebagai bekas tokoh HMI juga sangat mencurigakan.
Tokoh yang dikaguminya adalah Moerdiono, seorang abangan, bukan
tokoh-tokoh Islam. Mar’ie sangat tunduk dan patuh pada Moerdiono
melebihi kepatuhan pada Pak Harto. Dalam berkali-kali pertemuan
tertutup, sejak dulu Mar’ie selalu menyebutkan Try Sutrisno sebagai
calon Presiden pengganti Pak Harto. Padahal Try Sutrisno adalah orang
binaan L.B. Moerdani (CSIS).
B. Moerdiono
Tokoh abangan ini dikenal sebagai anti Islam. Dialah satu-satunya
pejabat tinggi pemerintah yang melakukan acara buka puasa bersama di
Sekneg dengan berjoget dangdut bersama cewek-cewek (bukan dilanjutkan
dengan sholat Maghrib dan Tarawih). Moerdiono adalah teman dekat L.B.
Moerdani dan Sofyan Wanandi. Lebih dari itu, Moerdiono adalah pejabat
peliharaan Usman Atmajaya (Yaw Yaw Wu), pemilik Bank Danamon dan besan
Sofyan Wanandi. Bank Danamon adalah bank tempat penyimpanan dana hasil
korupsi pejabat-pejabat Katolik dan Kristen seperti Radius Prawiro, L.B.
Moerdani, Adrianus Mooy, dan Sumarlin. Karena pengaruh Moerdiono dan
Anthony Salimlah maka dana BI Rp. 8 trilyun itu dikucurkan kepada
bank-bank konglomerat Cina tadi. Moerdiono mengaku seorang penggemar
dangdut dan pelindung musik dangdut. Ternyata itu hanya tameng karena
sebenarnya Moerdiono mengincar seorang penyanyi dangdut bernama Machicha
Muhtar. Secara diam-diam, Machicha dan Moerdiono telah hidup bersama
(samen leven) dan menghasilkan seorang putera berusia satu setengah
tahun. Machicha dibelikan sebuah mobil mewah dan rumah di Rempoa,
Bintaro. Konspirasi terbesar Moerdiono adalah upaya pembunuhan terhadap
Pak Harto melalui dokter-dokter RS Gatot Subroto yang telah dibinanya
bersama L.B. Moerdani. Untunglah konspirasi ini tercium sehingga Pak
Harto dibawa berobat ke Jerman. Setelah diperiksa oleh dokter-dokter
ahli Jerman, ternyata Pak Harto sehat wal’afiat, tidak sakit. Sejak
itu, Moerdiono yang dulu sangat dipercaya Pak Harto, mulai diawasi dan
perannya semakin dibatasi. Moerdiono sendiri sebenarnya sangat berambisi
menjadi Presiden, tetapi karena tak mempunyai dukungan — dari massa,
elit dan terutama dari Pak Harto — kecuali dari Abdurrahman Wahid,
akhirnya ia mencurahkan dukungan sepenuhnya kepada Try Sutrisno. Soalnya
Moerdiono takut kalau kelak yang terpilih menjadi Wakil Presiden,
kemudian dapat menjadi Presiden, adalah (1) Habibie, (2) Hartono, (3)
Harmoko, (4) Ginanjar. Mereka semua itu adalah musuh-musuh besarnya.
C. Sudrajat Djiwandono
Ia adalah seorang Katolik, adik kandung Sudjati Djiwandono, salah
seorang anggota Dewan Direktur CSIS. Ia juga adalah anggota CSIS. Selama
ia memimpin BI, banyak terjadi korupsi dan skandal di BI sehingga
sejumlah aparat BI diperiksa polisi, atas perintah Kapolri. Terpaksa
Moerdiono. memanggil dan mendamprat Kapolri, sehingga pemeriksaan
terhadap para staf BI itu kini dihentikan. Secara sistematis ia membina
bank-bank milik konglomerat Cina dan tak memberi kelonggaran sedikitpun
pada bank-bank milik pribumi.
Selama ini mereka — Try Sutrisno, Moerdiono, Edi Sudrajat dkk — tak
mendapat momentum untuk melancarkan upaya menghentikan langkah Pak Harto
yang belakangan ini dekat dengan Islam, dan mulai memberi kesempatan
kepada pada pengusaha pribumi dengan berbagai kebijaksanaannya di
antaranya pembagian saham konglomerat pada koperasi, pembentukan
kelompok Jimbaran dan lain-lain. Bisnis putra-putri Pak Harto dan juga
putra-putri pejabat lainnya, mereka anggap sebagai saingan yang dapat
menggoyahkan dominasi bisnis non pribumi yang sejak zaman Belanda telah
mendapat priviledge hingga zaman Orde Baru. Belakangan ini priviledge
itu banyak diberikan pada kalangan pribumi seperti putra-putri pejabat
termasuk putra-putri Presiden. Oleh karena itu mereka selalu menyerang
bisnis putra-putri pejabat termasuk putra-putri Presiden, tetapi mereka
tak pernah mempersoalkan bahwa konglomerat Cina dulunya disebabkan
priviledge dan fasilitas yang diberikan pemerintah juga. Sekedar contoh,
Lim Bian Koen pada tahun 1966 hanyalah seorang mahasiswa tokoh KAMI.
Berkat kedekatannya dengan Ali Moertopo dan Sujono Hoemardani, dua orang
kepercayaan Pak Harto dan mempunyai kekuasaan besar di awal Orde Baru,
menjadikan Sofyan Wanandi salah seorang konglomerat terkemuka di
Indonesia melalui kelompok Gemala.
Situasi krisis moneter adalah momentum yang mereka tunggu-tunggu. Sejak
Juli tak ada upaya yang signifikan yang mereka lakukan sebagai otoritas
moneter Indonesia untuk menanggulanginya. Malah pengetatan likuiditas
yang mereka lakukan menyebabkan stagnannya perekonomian Indonesia.
Ketika keadaan semakin parah, maka mereka menggiring Pak Harto melalui
Wijoyo Nitisastro untuk menyerahkan diri kepada IMF. Maka dengan
menggunakan wibawa IMF mereka menekan Pak Harto untuk melikuidasi
bank-bank pribumi terutama milik keluarga dan kerabat Presiden. Dengan
cara ini mereka ingin meyakinkan masyarakat bahwa kelompok pribumi,
walaupun putra-putri Presiden, tak mampu berbisnis secara profesional.
Langkah mereka selanjutnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat
terhadap Presiden melalui penghancuran kredibilitas keluarganya, dan
jika ini berhasil dalam keadaan ekonomi Indonesia yang kacau, terjadilah
destabilisasi sosial politik dan ekonomi, dan Pak Harto dijatuhkan
sebelum 1998. Siapa lagi yang mereka dukung untuk mengganti Pak Harto
kalau bukan Try Sutrisno. Gerakan-gerakan untuk mempopulerkan Try
Sutrisno sudah lama mereka lakukan melalui organisasi Al Washliyah di
Medan, kampanye intensif Abdurrahman Wahid dan Edi Sudrajat, dan
terakhir melalui Rakernas KNPI di Surabaya

Dosa’ Apa Neloe?


Dosa’ Apa Neloe?
Kasasi Neloe dkk
Budi Supriyantoro
ENTAH memiliki ”dosa” apa Edward Cornelis William Neloe, sehingga aparat hukum bernafsu untuk menjebloskannya ke bui. Ketika mantan Dirut Bank Mandiri itu dibebaskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Februari 2006, dalam kasus pemberian kredit kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN) sebesar Rp 160 miliar, kejaksaan segera membidiknya dengan tuduhan baru.
Bersama kedua rekannya yang sama-sama diadili dalam perkara CGN, I Wayan Pugeg (mantan Direktur Risk Management Bank Mandiri) dan M. Sholeh Tasripan (mantan EVP Coordinator Corporate & Government Bank Mandiri), April silam ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengambilalihan kredit PT Kiani Kertas di Bank Mandiri senilai US$ 201,1 juta. Pada bulan yang sama, Neloe juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Ia dituduh terlibat kasus pencucian uang. Itu karena kepolisian menemukan rekening senilai US$ 5,3 juta di sebuah bank di Swiss atas nama Neloe. Dalam perkara tersebut, Neloe dijerat dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang.
Toh, tampaknya Neloe tak perlu lagi melanjutkan urusannya dengan kasus kredit Kiani dan pencucian uang di Swiss itu. Kamis pekan lalu Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan kasasi jaksa dalam perkara CGN. ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan, masing-masing dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta atau subsider 6 bulan kurungan. Dan keesokan harinya, mereka bertiga langsung dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Sekadar mengingatkan, dalam putusan sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Selatan yang dipimpin Gatot Suharnoto dengan anggoa I Ketut Manika dan Machmud Hopin telah membebaskan ketiga terdakwa. Mereka yang didakwa melanggar UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu, menurut majelis, tidak terbukti merugikan negara maupun memperkaya diri sendiri atau korporasi.
Atas putusan itu, Jaksa Baringin Sianturi yang kala itu menuntut 20 tahun penjara langsung mengajukan kasasi. Jaksa beranggapan perbuatan para terdakwa telah melawan hukum, karena menyalurkan kredit tanpa ikatan agunan. Menurutnya, perbuatan itu menyimpang dari standar operasi PT Bank Mandiri. Lagi pula, pengucuran kredit tersebut dilakukan dalam tempo yang tidak wajar, yakni sehari.
Kisah ini diawali dari berdarah-darahnya PT Tahta Medan (bagian dari grup Domba Mas) akibat usahanya terus merugi. Di tambah lagi, perusahaan pengelola Hotel Tiara Medan ini juga memiliki utang US$ 31 juta ke BCA. Sementara modalnya sudah negatif Rp 121,6 miliar (per akhir 2001).
Kondisi ini jelas berpotensi mendatangkan kerugian yang lebih besar lagi. Maklum, 33,65% saham Tahta dikuasai oleh PT Pengelola Investama Mandiri (PT PIM) dan sisanya yang 66,35% dimiliki Dana Pensiun Mandiri. Itu sebabnya, Bank Mandiri berupaya membeli kembali Tahta dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Namun, apa daya, tawarannya kalah oleh yang diajukan CGN.
Setelah berunding, pada 24 Oktober 2002, Bank Mandiri sepakat untuk membiayai pembelian hak tagih CGN kepada BPPN. Kesepakatan itu direalisasikan dalam bentuk penyaluran dana talangan atau bridging loan (BL) pada 28 Oktober 2002. Sementara kredit investasinya—yang kemudian dipakai melunasi BL tadi—baru dicairkan pada 28 Januari 2003 atau 3,5 bulan sejak persetujuan pembiayaan diteken. ”Jadi, tidak benar kalau disebutkan kredit itu cair dalam sehari,” kata ECW Neloe beberapa hari sebelum ditahan Kejaksaan Agung.
Banyak hal positif yang dihasilkan dari proses divestasi Tahta Medan. Salah satunya, proses rescheduling atau penjadwalan kembali utang yang menjadi tanggungan perusahaan itu menjadi berjalan lancar. Bahkan, CGN yang telah berubah statusnya menjadi pemegang saham di Tahta Medan telah sanggup membayar bunga dan provisi yang menjadi kewajibannya senilai Rp 30 miliar. Selain itu, kabarnya, cicilan pertama sebesar US$ 150 ribu—sejak dilakukan rescheduling—telah pula dibayarkan.
Lebih dari itu, semasa Neloe masih menjadi nakhoda Bank Mandiri, sudah ada beberapa investor yang berminat untuk mengambil alih perusahaan itu. Sehingga, kalau transaksi itu terjadi, maka Mandiri sebagai bank tidak akan mengalami kerugian apa pun. Jangan salah, kalau kredit BPPN itu jatuh ke tangan pihak lain yang tidak mau bekerja sama, anak perusahaan Bank Mandiri (PT PIM) dan Dana Pensiun Mandiri itu mesti membayar utang US$ 31 juta atau sekitar Rp 310 miliar. Dan ini yang penting, langkah-langkah yang diambil Neloe itu, secara legal, juga telah disetujui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang berlangsung 16 Mei 2005.

DI MANA UNSUR KERUGIAN NEGARANYA?
Toh, pandangan bankir sungguh berbeda dengan penilaian jaksa. Para penuntut itu tetap menganggap telah ada beberapa prosedur kredit yang dilanggar oleh para direksi. Intinya, jaksa menilai kredit tersebut dikucurkan, ”Tidak berdasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan saksama”. Itu karena nota analisis kredit dibuat dalam tempo yang tidak wajar, yakni hanya sehari.
Nah, rupanya MA sependapat dengan pandangan jaksa. Dan tentu saja Neloe dkk kecewa dengan vonis itu. Apalagi kata Yan Juanda Saputra, kuasa hukum Neloe, dalam putusan PN Jakarta Selatan sebelumnya, telah dinyatakan tidak ada unsur kerugian negara. ”Jadi, di mana unsur perbuatannya,” tegasnya.
Yan tak asal omong. Kredit investasi yang disalurkan ke CGN yang disebut-sebut merugikan negara memang telah lunas. Betul, di sisi lain memang timbul tagihan kepada PT Tahta Medan sebesar US$ 18,5 juta. Tapi, itu pun tidak tergolong sebagai kredit macet. Bahkan, menurut sebuah dokumen, per 27 Mei 2005, kredit yang semula digembar-gemborkan sebagai non performing loan alias NPL itu malah termasuk ke dalam kategori lancar alias kolektibilitas 01.
Singkat kata, kalaupun akhirnya MA menolak kasasi yang diajukan jaksa, bisa jadi Neloe pihak Gedung Bundar maupun Mabes Polri segera meringkus Neloe dengan jerat pengambilalihan kredit Kiani Kertas dan pencucian uang tadi.

LAGI LAGI KEBOHONGAN PUBLIK


 

Ditengah gencarnya pemberitaan mengenai rekaman percakapan telpon antara Ayin dengan 2 petinggi Kejaksaan Agung, Untung Uji Santoso dan Kemas Rahman yang membuat banyak orang tercengang menggelengkan kepala, Kejaksaan Agung mengeluarkan press release dengan judul, Kejaksaan Agung telah mengembalikan Uang Negara yang di korupsi sebesar Rp.2.8Triliun, jumlah tersebut dikumpulkan dari dana yang di korupsi sejak 2007-July 2008 pernyataan ini disampaikan oleh Jampidsus Marwan Effendi. Membaca sepintas memang terkesan luar biasa kinerja aparat kejaksaan agung, namun jika diteliti secara rinci, sebagian besar dana merupakan pengembalian pinjaman nasabah bank mandiri kepada bank mandiri yaitu, PT. Lativi Media Karya Rp. 368m, PT, Oso Bali Cemerlang Rp.116m dan PT. Kiani Kertas US$ 234jt. ( total dalam rupiah Rp.2.660T). Kejaksaan agung meng claim bahwa jumlah tersebut merupakan pengembalian dana yang di korupsi, atau kata lain ketiga PT tersebut adalah koruptor. Padahal ketiga PT tersebut masih merupakan nasabah aktif di Bank Mandiri dan belum pernah didakwa dalam sidang pengadilan. Bagi masyarakat dan terutama kreditor lainnya informasi ini menyesatkan dan berdampak kepada kelangsungan hidup perusahaan.

Dari daftar rician dalam press release tersebut, pengembalian dana yang benar2 merupakan hasil korupsi tidak lebih dari Rp. 39,7milyar dan US$13jt, suatu jumlah yang masih jauh dari harapan masyarakat. Disinformasi yang merupakan kebohongan publik sering dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam upaya mendongkrak citra korps kejaksaan yang sudah demikian terpuruknya.Sama halnya ketika Timtas Tipikor dibubarkan pada bulan mei 2007, Ketua Timtas Tipikor kertika itu Hendarman Soepanji meyatakan bahwa Timtas Tipikor berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp.3.95T, padahal kenyataannya perkara yang ditangani dan disidangkan oleh Timtas Tipikor selama kurun waktu 2 thn adalah Dep Agama Rp.8,6m, Jamsostek 130m dan Dirut Pupuk Kaltim Rp.10m ( divonis bebas). Tidak ada satupun kasus big fish sesuai dengan instruksi SBY yang dapat diselesaikan, sehingga patut diduga bahwa angka Rp.3.95T tidak lebih merupakan window dressing ukuran keberhasilan Timtas Tipikor.

 

Jakarta Juni 2008

WHISTLEBLOWERS DI NKRI



Bagaimana dengan pemberangusan para Whistleblowers di NKRI? Deretan panjang kematian misterius beberapa tokoh nasional, kini ditenggelamkan kasus kasus baru-terkini. Ingat “kecelakaan” mobil (di Mesir?), yang dialami tokoh Nahdliyyin reformis Subhan Z.E.? Juga Jaksa Agung Baharuddin Lopa di Saudi Arab? How about Hamdun?

Masih ingat “Skandal” Mega-Milyar di KOSTRAD, yang dua tahun lalu diekspos oleh PangKostrad AWK? Jenderal “santri” yang dicap kontroversial itu, mendadak juga “wassalam” akibat — menurut penjelasan “resmi” yang digulirkan — tekanan darah tinggi. AWK wafat ketika berstatus no more PANGKOSTRAD.

Only GOD knows, penyebab sesungguhnya “AWK’s untimely demise” itu. “Untimely death”, sebab almarhum tidak mengidap “jantungan”. Jenderal jantungan tidak bakal dipromsikan jadi Panglima KOSTRAD. Amati Jenderal Ryamizar yang kini KASAD; gagah perkasa selalu tampil on top form. Wow, calon PANGLIMA TNI. Good luck lah, General.

Dibungkam, di-blackmail (pemerasan politis dan/atau seksual), diteror mental, dipecat dari kantornya, diisolir, diboikot (dari “nyanyi” menulis kisah nyata di media cetak), dan paling buruk “dilenyapkan” – merupakan modus operandi Organisasi/Pemerintah Bayangan di manapun di dunia terhadap “Vokalis” seperti itu. Singkatnya, “suppressing the truth”, alias pemberangusan upaya SAH mengungkapkan berbagai praktik busuk internal organisasi/ kelompok politik/bisnis dan birokrasi.

Bukan tak pernah, Opsus seperti itu digelar mengatasnamakan “Keamanan Nasional”. Dalam kasus suap oleh BPPN, elit DPP Banteng overweight jelas kebakaran jenggot. Sebab jika kasus itu dibongkar tuntas, nampaknya bakal menguak kasus kasus suap serupa oleh pihak pihak lain kepada segelintir elit PDIP.

Dalam pada itu, Penulis lupa Komisi mana di DPR yang menangani (V atau IX?), namun jelas membahas Pre-Shipment Facility Bank Indonesia kepada TEXMACO group. Kasus itu menjelang akhir 1999 digulirkan Menneg BUMN Ir. Laksamana Sukardi.

Orang yang tidak dungu bakal bertanya tanya, faktor apa pula yang memotivasi Komisi itu (dalam Sidang sesi terakhir kasus itu 3 Juli 2000) memutuskan “Case Closed”. Artinya, TEXMACO “clear”. Kasus itu disudahi. Dan Ir. Laks pun gigit jari.

Sedangkan pakar ekonomi, seperti Sri Mulyani, PhD., Koordinator Indonesian Corruption Watch/ICW Teten Masduki, dan Menteri Kwik Kian Gie, dll (kelompok pengeritik “deal” tertutup antara BPPN dan elit TEXMACO) — mendapat label sebagai Konspirator jahat bermaksud menghancurkan TEXMACO. Begitu pula cap terbaru bagi James Riady dan Antony Salim.

Hanya beberapa minggu setelah pernyataan kerasnya di DPR akan memburu pelaku KKN, bahkan kawan kawan dekat Presiden RI waktu itu — berkaitan dengan “Kasus TEXMACO” — Jaksa Agung Baharuddin Lopa akhirnya “wassalam” secara misterius pula di Riyaad, Arab Saudi. Lha, apa pula kaitannya, kok Kepala BIN Saudi pun lalu dipecat?

Tidak diketahui kalangan PERS (cetak/elektronika) yang jujur di NKRI, beberapa minggu sebelum Jaksa Agung Lopa wafat, seorang Jaksa Senior menyatakan keinginan dapat bertemu dengan Big Boss grup itu. Lalu, suatu malam 29 Juni 2001, dilakukan “pertemuan rahasia” antara petinggi grup itu dan Tuan “X” (Jaksa senior itu?) di kawasan Kemang.

Tuan X dijemput tiga staf Kantor Pusat grup itu, menggunakan mobil tergolong mewah milik TEXMACO; dari satu lokasi “A” — ke lokasi “B”tentunya venue pertemuan rahasia di Kemang itu. Salah satu penjemput “tamu penting” itu, eks wartawan pula!

Kembali pada sesi terakhir Sidang Komisi itu dengan para petinggi TEXMACO 3 Juli 2002, ada keanehan yang layak dicermati dan dipertanyakan. Penulis duduk di kursi depan, sederetan dengan Presdir TEXMACO Sinivasan (hanya dibatasi dua eksekutif senior grup itu), berhadapan dengan deretan kursi Ketua Sidang & para deputi/sekretaris.

Pada posisi “jam 13.00″, di sisi kanan deretan kursi elit TEXMACO, terdapat deretan kursi anggota Komisi berhadapan dengan tempat anggota lain. Sidang sempat memanas, ketika seorang “Vokalis” muda PDIP anggota Komisi itu mencerca Sinivasan. Sinivasan pun sempat terbawa emosi, menyatakan diri juga punya harga diri. Nah, Lo!

Ketika Sidang sudah berlangsung sekitar 10 menitan, penulis melihat seorang anggota Komisi itu memasuki ruang Sidang, dan menempati deretan kursi anggota pada lokasi jam 13.00 itu. Cermati ini: anggota Dewan itu berperawakan tinggi besar, sekitar 178 – 180 cm, 80 – 90 kg, berkumis dan berpipi “tambun”.

Sekali lagi, akhir dari Sidang itu adalah “Case Closed”. Timbul teka teki di benak penulis. Seberapa besarkah, peran orang tinggi besar itu atas keputusan Sidang tsb? Mungkinkah telah terjadi “deal” antara orang itu mewakili Komisi, dan Sinivasan sebelum sesi terakhir Sidang itu? Bukan tidak mungkin. Simak pula yang berikut ini:

Kurang dari dua minggu sebelum Sidang sesi terakhir itu, di Lantai 10 Gedung SENTRA MULIA Kantor Pusat TEXMACO Group, penulis memergoki anggota Dewan itu tergopoh gopoh, buru buru turun ke Lobby menggunakan Lift di Lantai 10 gedung tsb. Sangat jelas, beyond any doubt, ia baru saja melakukan pertemuan khusus/penting dengan para petinggi TEXMACO di Lantai 10 SENTRA MULIA.

Draw your conclusion, simpulkan sendiri, kaitan antara kehadiran that fat bloke di Kantor Pusat TEXMACO dan keputusan akhir Sidang Komisi itu 3 Juli 2000. Jika bertemu lagi atau melihat foto ybs di buku anggota DPR/MPR, penulis dapat mengidentifikasi — siapa sebenarnya orang tinggi besar berpipi tambun itu, dan dari Fraksi Parpol besar yang mana pula dia. And he is NOT a Jawa ko’ek! Profil mukanya mirip Patih Gajah Mada, bukan tipikal Jawa. You guys know what I mean?

Di Draft buku TEXMACOGATE, bersumber kader senior PDIP Wong Sumatra Utara, penulis ungkapkan indikasi kuat apa yang kemudian disebut “Tim Penjinak Laks”, terdiri segelintir elit Fraksi Parpol gede dari terutama “Geng” etnis North Sumatrans. Don’t you guys ignore, Mr. Sinivasan lahir dan dibesarkan di Medan. Connect the dot.

Episode 3 Juli 2000 di Senayan itu, dan kaitannya derngan kehadiran anggota Dewan itu di Kantor Pusat TEXMACO sekitar10 –15 hari sebelum Sidang Komisi tsb, merupakan bagian DRAFT buku penulis berjudul sementara, TEXMACOGATE: DIRTY TRICKS “R” US! The Deception Continues, Aided By Dishonest Government Officials; the “Press-Whores”; and Crooked Lawmakers. Paling tidak empat media cetak terkemuka (Harian, Tabloid mingguan & majalah mingguan) di NKRI pernah menyoal “Skandal TEXMACO” selama periode 2000 – 2001. Selama 2002, mereka membisu!

Bagaimana tanggapan Pemimpin Umum/Wakil Pemimpin Umum, dan PemRed ke-4 media cetak kondang itu — terhadap Draft buku yang didukung narasumber internal, saksi, dan saksi ahli serta dokumen otentik tentang berbagai bentuk praktik KKN; intimidasi dan TEROR pisik terhadap beberapa “pentolan” buruh TEXMACO; dua aktivis Orsospol “Radikal Kiri” pembela hak buruh; dan Pengurus SPSI di Purwakarta? Seluruh Pem. Umum/Wakilnya dan PemRed media cetak terkemuka itu cuek bebek! Mereka SENGAJA memboikot upaya SAH pengungkapan “TEXMACOGATE” itu. Me, a lone nuts?

Apa yang memotivasi para jurnalis gaek itu sengaja memilih sikap membisu itu? Ada tiga kemungkinan: (1) Ketakutan luar biasa versus intimidasi para Pelindung elit TEXMACO; (2) mereka terkontaminasi oleh praktik suap (terkonfirmasi, ada upaya suap TEXMACO; baca di http://radio68H.or.id “Wartawan Mengembalikan Uang Suap dari TEXMACO” dan di “PIJAR” tentang “Makelar Makelar Ekonomi TEXMACO”); dan (3) takut “dilurug” LAGI oleh karyawan TEXMACO (kasus September 2000, atas Redaksi Harian kondang di Jakarta, menyusul berita-analis koran itu di rubrik Bisnis).

Inilah yang di A.S. disebut praktik tak terpuji di kalangan “mainstream media”, sebagai “swa-pemberangusan diri” vs. Whistleblowing sah — atas kasus kasus skandal besar yang diotaki kalangan Trans-National Corporations Barat, utamanya di Amerika.

Menyangkut kasus suap BPPN itu, Presiden Partai Keadilan Hidayat Nurwahid menyuarakan kegusarannya. Kepada reporter SCTV (Liputan Petang, Minggu, 29 September 2002), ia menyatakan kasus itu merupakan puncak gunung es (the tip of an iceberg) kasus suap lainnya, yang diyakini sudah membudaya di kalangan elit parpol di Senayan. Meskipun tidak seluruh anggota Dewan/Majelis berjiwa garong, DPR lebih tepat diartikan “Dewan Pendusta Rakyat”, “Dewan Pendusta nan Rakus”!

Maka, no wonder lah, sebagian besar petinggi PDIP – kecuali Kwik Kian Gie – “kebakaran jenggot”. Sebab, sekali lagi, manakala ada insan PERS yang masih punya nurani dan bernyali baja kemudian mengungkap tuntas kasus itu; bukan tidak mungkin bakal terbongkar kasus kasus suap lain — oleh pihak pihak selain BPPN — termasuk terhadap Komisi yang penulis sebut di depan, oleh GOD knows who.

Lantas, PERS mana pula yang masih dapat kita percaya? Tidak seluruhnya, tetapi persis yang berkembang di Amerika, sebagian kalangan media RI tidak lebih merupakan kumpulan “Media Circus”. FAKTA, ke-4 petinggi media cetak terkemuka NKRI irtu, yang SENGAJA bersikap cuek bebek terhadap Draft Buku TEXMACOGATE penulis.

Iri ‘kali mereka, sebab anak buah mereka – para reporters yang katanya jagoan – ternyata TIDAK MAMPU secara pro-aktif mengendus berbagai praktik KKN busuk, dan Pelanggaran HAM buruh di TEXMACO. Kok justru eks insider TEXMACO, si bekas diplomat mbeling ini yang menguaknya? Para jurnalis payah, bo.

Mereka pikir Penulis kini “mati kartu”, tidak telah “nembak” Draft itu ke pihak pihak lain di NKRI dan di manca negara? Salah besar Tuan Tuan! Sungguh pathetic dan moronic para jurnalis senior itu. Kelompok jurnalis gombal pendusta publik. “Pembela” wong cilik the voiceless, seperti mereka kecapkan selama ini, ternyata hollow claim yang awfully disgusting! Again, Dad was right: anak anakku JANGAN ada yang jadi wartawan!

Masih ingat pula, kasus “hedging” spekulasi main Valas (kerugian US$ 700 juta?) oleh sebuah bank pemerintah terkenal, menjelang akhir 1997? Seorang redaktur salah satu Harian terkemuka di Jakarta, sebut saja Polan, diberi dokumen otentik oleh Pejabat Senior BI tentang ketidak-beresan petinggi bank yang main Valas itu.

Saat itu, November 1997 – Februari 1998, harga kertas koran impor (dikuasai kartel) sedang menggila. Seluruh media cetak NKRI sekarat, kecuali yang pakai kertas cetak lokal dan Harian besar yang dibanjiri iklan grup bisnis besar. Muncul “ide gila”, dalam obrolan makan siang, terhadap informasi klasifikasi A-1 itu, “Kita dapat memperoleh Rp. 2 Milyar dari elit Bank **** itu!”. Penulis nyeletuk, “Minta saja (kepada petinggi bank itu) stock kertas cetak enam bulan!” (Ya tahu, wong Penulis anaknya bekas publisher, bo).

Lalu timbul sedikit kericuhan internal, lebih dari satu Reporters secara terpisah mendatangi petinggi bank itu, dalam rangka cek-ricek kasus spekulasi Valas tsb. Akhirnya disepakati, di dalam rapat redaksi Proyeksi Berita dan/atau Newsbugeting, kasus besar itu perlu diekspos dalam Headline (di majalah, COVER STORY atau Laporan Utama).

Menjelang SU MPR terakhir era Pak Harto, kasus besar tersebut siap diangkat di Headline koran tsb. Mungkin ada “bisikan dari langit”, sebelumnya Tuan Polan sudah memberikan fotokopi dokumen otentik dari BI itu, kepada mitranya seorang redaktur satu majalah mingguan kondang skala nasional.

Singkat ceritera, satu malam, Tim Redaksi koran besar itu sudah menyelesaikan tugas akhirnya (pra-cetak). Materi headline siap cetak (deadline cetak, sudah SOP, pk. 00.10 WIB). Apalacur, sekitar 23.00 WIB, seseorang – barangkali Redaktur Eksekutif – mendapat an urgent call Big Boss koran itu. Perintahnya singkat, “Batalkan headline!”.

Same, old story among some crooked media tycoons in the USA. Swa-bredel diri. Beberapa bulan kemudian, masih dalam sitkon Krismon melilit industri jasa media cetak, penerbit koran itu mampu meluncurkan tabloid mingguan baru. Dana dari mana? YAKUZA atau dari Bank “anu” itu? Ternyata …….. I really feel sorry for this chap.

Sia sia swa-berangus diri itu, sebab majalah mingguan kawan Polan itu, beberapa minggu kemudian meng-expose kasus permainan Valas itu dalam Laporan Utamanya. Damn smart Polan, telah berbagi the only photocopy dokumen otentik itu. Bukan tidak mungkin pula, ke-4 petinggi media cetak terkemuka di atas (yang Penulis beri Draft TEXMACOGATE), kini memanfaatkannya pula untuk memeras elit TEXMACO, sebagai upaya busuk klasik “tahu sama tahu”. This author trusts NO more such Press-Whores.

Ngga’ percaya, kalau praktik memeras pebisnis kakap dilakukan juga oleh insan bisnis jasa informasi (digital-online maupun cetak)? Juni 2002, Penulis diberitahu seorang pebisnis jasa khas (bukan media cetak) di Jakarta, kawannya yakni wartawan tabloid sekaligus pengelola Website “panas” pembongkar praktik KKN telah nodong boss TEXMACO. Menurut nara sumber Penulis itu, Tabloid & Website wartawan itu berniat mengekspos (lagi) “Skandal TEXMACO”. Entah kasus baru yang mana, dan siapa pula narasumbernya, Penulis bertanya tanya sampai detik ini.

Menurut narasumber yang jasa khasnya laku keras itu, wartawan tabloid terkenal itu (kini nampaknya tidak terbit, tinggal yang Online) membatalkan NIAT membeberkan (lagi) Skandal TEXMACO; setelah ybs mendapat “hadiah” mobil Landcruiser dari big boss TEXMACO. Bukan tidak mungkin, wartawan itu juga mendapat “hadiah” sejumlah dana (minimal Rp. 200 juta) dari pebisnis kakap yang diperasnya itu.

Sebab, aneh bin ajaib dapetin dana segar dari Situs Purbakala yang mana, ujug ujug jurnalis mata duwitan itu mampu membangun bisnis WARNET di Selatan Jakarta (bukan Jakarta Selatan). Sanggupkah anda membangunnya, hanya dengan dana Rp. 150 juta? No way, man! WARNET kelas sepoor klutuk dengan “pulsa” kuda, ya mampulah!

NKRI memang negeri penyamun dan maling. Banyak PNS & Non-PNS berjiwa maling, ada pula segelintir wartawan berjiwa pelacur, dan tidak sedikit yang berjiwa serupa di kalangan elit Parpol besar dan kecil — di dan di luar Senayan.

Ndak percaya? Baca laporan terkini BPK bulan ini, berapa Trilyun rupiah dana negara yang ditilep garong di kalangan PNS. Silahkan baca pula, revisi ke-4, Opini Penulis INDONESIAKU: NEGERI PENYAMUN DAN MALING, Surat Terbuka Kepada Y.M. Presiden Hj. Megawati Soekarnoputri. Megawati dan suaminya, TK, telah Penulis kirim Opini tersebut, Sabtu petang, 24 Agustus 2002.

Reaksi mereka? BIG ZERO. Cuek bebek pula. Kecuali, surat rahasia Penulis kepada beliau disabot salah satu staf Presiden NKRI dan/atau asisten TK di Rumah Dinas Presiden RI di Jalan Teuku Umar No. 27A, Menteng. Sebab ketika surat tsb Penulis antarkan sendiri ke alamat itu, Presiden dan TK sedang menghadiri latihan perang TNI AL di Perairan Laut Jawa. Sungguh tidak masuk akal salah satu asisten terdekat presiden dan suaminya, apalagi seorang ajudan, telah berbuat jahat menyabot surat pribadi Penulis.

Atau memang SOP, di kalangan “inner circle” (lebih lebih dari unsur non-sipil) seluruh Presiden RI, yaitu HARUS MENYABOT seluruh surat pribadi warganegara kepada presidennya? Tak kampleng tenan, kalau Penulis tahu pelakunya! Tapi, sekali lagi, sungguh mustahil seorang AJUDAN melakukan tindakan tercela macam itu.

Berbeda dengan para ajudan Presiden Soeharto, yang merupakan Pamen pilihan selektif beliau sendiri (di-groom jadi calon pemimpin TNI/TNI AD, bahkan menjadi Wapres), nampaknya salah satu adjudan Presiden Megawati sengaja dipasang (bukan oleh Presiden Megawati) untuk “mengawasi” dari dekat “manuver” Megawati dan TK. Is this the case? Embuh, ora ngerti aku.

Simak kengototan Megawati mendukung Sutiyoso menjabat lagi Gubernur DKI. Megawati tersandera TNI? Siapa yang telah nodong Megawati? Take the presidency, Your Excellency; cuma sampai 2004 saja, ya? ‘kali itu deal-nya.

Kindly refer to my INDONESIAKU: NEGERI MALING. Banyak kalangan Wong Cilik di Jabotabek, juga di Jawa Tengah, sudah capek berat punya presiden wong sipil. Mereka merindukan era Pak Harto, sitkon gampang cari uang, aman, dsb. Some people agree, next president seyogyanya eks jenderal TNI (lagi) saja. SBY kah?

Kembali pada kasus suap oleh BPPN di depan dan indikasi sangat kuat praktik suap lain oleh elit TEXMACO, the TRUTH shall prevail. Sejauh menyangkut TEXMACOGATE, tunggu tanggal mainnya Insya’allah. Penulis “dilenyapkan” pun tidak akan menghentikan proses expose draft buku itu yaitu oleh pihak “independent invesigators” non-print media NKRI dan di manca negara.

Penulis akan tambahkan di dalam Draft Buku TEXMACOGATE, nama empat media cetak dimaksud. Sebab mereka sengaja menutup mata dan telinga terhadap “Skandal TEXMACO”. Skandal megatrilyun rupiah, yang melibatkan tidak cuma praktik suap, KKN, penipuan atas konsumen, “Mark Up” costs & komponen, dll – melainkan juga unsur baru pelanggaran HAM terhadap buruhnya, aktivis SPSI, orsospol “pembela” keterpurukan kaumburuh dhuafa (baca: TEROR pisik!).

SAY THE THE TRUTH, NOTHING BUT THE TRUTH! Kalau elit PDIP tetap bersikap Asal Ibu Senang, justru mengintimidasi kadernya yang berani mengungkapkan praktik suap; maka bersiaplah tangisan kucing menyaksikan “Banteng Beri Beri” masuk kotak pada PEMILU 2004. Mayoritas unsur bangsa besar (tapi keropos) ini, kaum buruh dan tani dhuafa (did I sound a bit Komunistik? C’mon, man; read my previous Postings), mereka DO NOT NEED Banteng Loyo lagi yang udeh lupe daratan.

Tuan Tuan, Nona Nona dan Ibu Ibu besar di PDIP (nyuwun ngapunten, Pakde Tardjo) catat ini: “Mas Yusuf, wis PDIP bakal kalah 2004. Sebab ORA mikiri wong cilik. Lha piye, digawekke dalan karo Pak Harto bae, ora becus ngopeni!” (sebagian di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta); “Pak, kite tidak mau nyoblos PDIP lagi, dll. Bohong semua! Kite mau GOLPUT aje! (sebagian Jabotabek, termasuk Bogor).

Turbalah kalian, selama reses, naik bis bis PATAS atau antarkota/antarpropinsi TANPA AC. Jelajahi wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang kini meranggas, kering kerontang — mau b****k pun susah cari air bersih! STOP politicking kalian di Jakarta, cengengesan di lobi lobi 5-Star hotels, makan steak dan dimsum melototin cewek cewek muda-stw sintal pula! Seporsi imported steak yang kalian lahap (<Rp. 100 ribuan), cukup untuk menghidupi satu keluarga di desa desa wilayah itu selama 20 hari!

How DARE you people, ngecap terus bicara soal moralitas! Lihat pula barak barak POLRI/Brimob/TNI – pengap, setiap hari bini dan anak anak mereka jadi mangsa nyamuk! Kalian? Molor, cengengesan, di Rumah Dinas Kalibata yang ber-AC, GRATISAN! Ngga’ bayar Pajak Pendapatan Pribadi pula! Gitu kok ‘brani ‘braninya gemagus, cengengesan, menepuk dada melulu sebagai Wakil Rakyat! Sungguh pathetic kalian (tidak seluruhnya lah, yang bernurani masih ada – cuma, some are gagu dan bahkan bisu).

Wassalam.

Yusuf bin Jussac

CARRY TRADE, BOM WAKTU YANG AKHIRNYA MELEDAK


CARRY TRADE, BOM WAKTU YANG AKHIRNYA MELEDAK

  • Perbankan Nasional Makin terancam

Derivatif Carry Trade, bukan istilah baru dalam dunia perbankan. Namun kini terasakan akibatnya sebagai “tsunami keuangan” yang meluluh lantakkan persendian ekonomi kita. Bisakah kita mengantisipasinya?

Oleh : Projusticia

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika pada akhir September 2008 ditandai dengan jatuhnya Bear & Stern, Lehman Bros, Merryl Lynch dan AIG , disusul oleh jatuhnya Dow Jones ke tingkat dibawah 10000, terendah sejak tahun 2004 . Dalam sekejap dampak dari krisis ini berimbas kepada hampir semua pasar modal di dunia termasuk pasar modal Indonesia. Aksi jual terhadap saham saham unggulan di bursa effek Indonesia dipicu oleh aksi jual oleh investor asing, IHSG per November 2008 jatuh ke level 1241 atau menurun sebesar 53,82% dibandingkan satu tahun sebelumnya.

Krisis keuangan di Amerika yang kini mendunia menjadi global financial crisis, telah memantik kepanikan pada sektor perbankan internasional yang ditandai oleh pergerakan kurs dan suku bunga secara erratic diantaranya kurs yen yang menguat 40% terhadap US$ dari kurs 120 yen/US$ menjadi 89 yen/US$, demikian juga dengan kurs mata uang berbunga tinggi lainnya seperti Australian dollar dengan cepat terdepresiasi nilainya sebesar 38% terhadap mata uang yen. Ironisnya, gerakan menguatnya yen secara drastis dan melemahnya US$,AUD,NZD serta mata uang berbunga tinggi lainnya tidak terkait dengan fundamental ekonomi dari negara tersebut melainkan lebih banyak disebabkan oleh aksi unwinding instrumen derivative carry trade secara besar-besaran. Melikuidasi instrumen structured derivative semacam ini dalam volume besar dan searah dalam kondisi pasar yang tidak normal pada akhirnya menciptakan demand /supply baru, menguatnya yen terhadap US$ adalah akibat dari banyaknya demand pembelian yen untuk membayar kembali pinjaman dalam yen sebagai bagian dari proses unwinding sebaliknya menjual asset dalam US$,AUD,NZD akan menekan kurs mata uang tersebut kebawah. Aksi melikuidasi posisi derivative carry trade sejatinya dimaksud untuk membatasi jumlah kerugian (cut loss ) nyatanya telah menjadi booster terhadap laju kecepatan pergerakan kurs mata uang yang terlibat sehingga menjadi total loss.

Carry Trade adalah instrumen derivative yang dikenal dalam dunia perdagangan forex dimana investor menjual atau meminjam dalam mata uang ber suku bunga rendah untuk kemudian diinvestasikan kedalam asset mata uang yang berbunga lebih besar. Contoh sederhananya meminjam dalam mata uang yen dengan bunga 1% untuk kemudian hasil pinjaman tersebut di depositokan dalam mata uang australian dollar dengan pendapatan bunga 12%, atau diinvest kedalam intrumen obligasi recap mata uang rupiah dengan coupon rate 12% . Interest differential atau perbedaan suku bunga 11% merupakan pendapatan yang sangat menggiurkan dibandingkan dengan investasi dalam aset lainnya. Investor menilai bahwa risiko akibat pergerakan kurs antara 2 mata uang dapat tercover oleh pendapatan dari interest differential tersebut.

Dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang ini instrumen derivative carry trade yen merupakan primadona para investor oleh sebab pemerintah Jepang tetap mempertahankan sukubunga dibawah 1% agar supaya produk ekpor jepang tetap kompetitif dan membiarkan kurs yen undervalued terhadap mata uang US$ dan Euro. Tidak ada data yang akurat mengenai besarnya volume carry trade yen. Bank for International Settlement (BIS) memperkirakan pada awal tahun 2007 volume carry trade yen telah mencapai jumlah US$ 40-50 triliun. Sulitnya mendapat angka yang akurat disebabkan sebagian besar transaksi dilakukan off balance sheet, dikemas dalam bentuk interest rate/currency swap maupun bentuk structured derivative lainnya.

Dalam transaksi carry trade yen, investor mengandalkan kepada kekuatan US$ terhadap yen dengan demikian akan merugi jika kurs yen menguat terhadap mata uang US$. Kondisi merugi juga dapat terjadi jika suku bunga yen naik dan penurunan suku bunga dari asset yang diinvestasikan. Selama jumlah kerugian tersebut dapat ter cover oleh pendapatan dari interest differential maka secara netto belum terjadi kerugian bagi investor.

INVESTOR INDONESIA

Instrumen derivative carry trade yen banyak ditawarkan sebagai produk oleh bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia kepada korporasi maupun high networth individual sebagai alternatif investasi dengan yield pendapatan yang lebih besar ketimbang deposito dalam rupiah dengan yield 7% gross maupun deposito US$ dengan yield 3-4%. Oleh karena pergerakan kurs US$/yen cukup stabil selama kurun waktu 3 tahun kebelakang, maka tidak heran jika produk ini banyak digandrungi oleh investor Indonesia yang mempunyai deposito di Jakarta maupun yang selama ini menyimpan dananya sebagai deposito di Singapore melalui aktifitas private banking. Mengingat rendahnya suku bunga deposito dalam US$ dan rupiah disertai kepiawaian para marketing officers bank asing dalam menawarkan produk banknya, dapat di asumsikan bahwa volumenya cukup besar. Konon menurut informasi yang beredar di pasar ada satu bank asing yang beroperasi di Indonesia masih mempunyai tagihan kepada para nasabahnya sebesar US$700juta, ini setelah bank mencairkan jaminan margin deposito para nasabah tersebut. Atau dalam kata lain setelah para nasabah membayar kerugian akibat posisi carry trade yg dimilikinya melalui pencairan deposito yang dijadikan collateral, masih tersisa sejumlah US$700 juta kerugian yang tidak tercover oleh collateral. Sudah hampir pasti bahwa para nasabah tidak akan mau menombok sejumlah uang tambahan diatas collateral deposito yang sudah ludes. Alternatifnya bank yang harus menanggung sebagai kerugian operasionil. Melihat angka tersebut patut diduga bahwa volume carry trade yen yang terjadi selama ini dalam jumlah yang sangat besar. Bagaimana hal ini bisa luput dari pengawasan Bank Indonesia? Derivative ini tidak mempunyai underlying transaction , hanya memanfaatkan interest differential dikemas sebagai structured product ,dengan demikian jelas melanggar ketentuan yang ada. Akan kelihatan janggal jika ada seorang nasabah ibu rumah tangga kebetulan mempunyai deposito dalam USD pada bank di Jakarta meminjam dalam mata uang yen, kemudian memiliki asset obligasi dlm AUD. Oleh sebab itu sebagai cover up ,secara administrasi bank mengatur pembukaan perusahaan offshore yg bertindak sebagai proxy dari nasabah. Seluruh transaksi dilakukan atas nama perusahaan offshore, deposito atas nama nasabah dijadikan collateral menjamin transaksi atas nama perusahaan offshore tersebut.

Sejak medio 2007 sampai sekarang tidak diketahui sudah berapa besar kerugian yang diderita secara global oleh nasabah bank, institutional investor, hedge funds dan bank itu sendiri akibat dari instrumen derivative ini, jika berpegang kepada angka volume menurut BIS yang mengindikasikan bahwa secara global volume carry trade yen telah mencapai US$ 40 – 50 triliun, maka dengan assumsi mata uang yen menguat secara rata2 terhadap US$ dan mata uang lainnya sebesar 40%,maka sejumlah kurang lebih US$ 15-20 triliun telah menguap akibat instrumen derivative ini.

Bank Indonesia perlu segera mengadakan pemeriksaan seberapa besar volume carry trade derivatives baik yang sudah di unwind maupun yang masih outstanding yang dipegang oleh bank-bank di Indonesia baik atas nama bank itu sendiri maupun atas nama nasabah. Kerugian akibat intrumen carry trade tidak akan menyisakan apa-apa, seperti badai tsunami lajunya pergerakan kurs dalam kondisi pasar terbatas ( thin market) mengakibatkan jumlah kerugian akan melebihi jumlah deposito margin collateral. Akan sulit bagi bank untuk menagih sisa kerugian kepada nasabah yang telah kehilangan seluruh depositonya , sehingga bank terpaksa menanggung kerugian tersebut sebagai uncovered total loss.Berbeda dengan kerugian bank akibat NPL (non performing loan) setidaknya masih meninggalkan jaminan asset sebagai collateral serta perusahaan itu sendiri sebagai a going concern.

Dengan kata lain, gonjang-ganjing perekonomian di tanah air, khususnya sektor perbankan masih penuh dengan gelombang susulan dengan kekuatan yang sama besarnya—untuk tidak mengatakan lebih besar. Diperlukan kebijakan, juga kecerdasan dan keberanian para ekonom dan banker, atau bahkan seluruh ahli dalam bidang ekonomi. Negeri ini terlalu riskan kalau hanya diserahkan kepada satu atau dua orang yang kebetulan memegang kekuasaan.

Jakarta 150209