Proses Penyidikan Sesat Menghasilkan Keputusan Sesat.

oleh : Amir Syamsudin

baru-baru ini Kejaksaan Agung melakukan eksaminasi (penilaian kinerja) terhadap para jaksa yang melanggar ketentuan penegakan hukum. Menurut Jaksa Agung Pidana Khusus Hendarman Supandji, ada beberapa jaksa yang diduga melakukan kebohongan dan tidak profesional di dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan penegakan hukum. Misalnya, menetapkan seseorang sebagai tersangka sebelum dilakukan penyelidikan atau mengurangi atau menambah jumlah tersangka dari jumlah yang sebenarnya. Menurut Hendarman Supandji, eksaminasi tersebut dilakukan dalam upaya pembenahan perilaku dan sistem pengawasan di kejaksaan.

Eksaminasi adalah salah satu bentuk pengawasan yang patut dihargai. Semua orang sudah tahu betapa buruknya perilaku para penegak hukum kita termasuk para jaksanya. Jikalau mau diteliti, maka banyak sekali tindakan ataupun perilaku penegak hukum yang buruk dan sewenang-wenang.

Misalnya, selain pelanggaran prosedur di dalam penetapan tersangka dan terdakwa di berbagai kasus, juga tindakan sewenang- wenang di dalam mempidanakan kasus-kasus sengketa perdata/kepemilikan yang terjadi antara warga negara dengan Negara; mengkorupsikan pelanggaran-pelanggaran pidana ketentuan peraturan perundang-undangan khusus misalnya undang-undang di bidang perizinan, undang-undang di bidang kehutanan dan undang-undang di bidang lingkungan hidup dan sebagainya. Kasus-kasus pidana biasa yang dijadikan kasus korupsi di dalam dugaan pelanggaran kehutanan dan penyimpangan administrasi pertanahan, merupakan contoh-contoh kasus yang dapat memberikan gambaran bagaimana wajah dan kualitas para penegak hukum kita.

Penyidikan Sesaat

Selain mengantisipasi pelanggaran ketentuan penegakan hukum di atas, kita juga harus mewaspadai perilaku jaksa atau penyidik lainnya di dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yang dengan mudahnya memproses hukum ter- hadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tanpa bukti yang cukup dan kemudian membiarkan pengadilan yang mem- buktikan kebersalahan orang tersebut.

Bagi mereka, kesuksesan tugas mereka dapat dilihat dari berapa jumlah warga Negara yang dapat di bawa ke pengadilan. Tidak perduli apakah suatu kasus itu cukup bukti atau tidak. Ini sama saja artinya dengan meng-fait accompli pengadilan, yang di dalam kebanyakan kasus tidak dapat keluar dan menghindar dari persepsi dakwaan jaksa ataupun persepsi kebersalahan publik yang terbentuk akibat penetapan seseorang menjadi tersangka/terdakwa.

Ini yang kita namakan penyidikan sesat sebagai bagian dari peradilan sesat yang berujung pada penegakan hukum sesat. Penyidikan sesat merupakan kegagalan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik secara substantif yang dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan (unability) dan ketidakmauan (unwillingness). Ketidakmampuan penyidikan diakibatkan dari profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penyidikan berkaitan dengan masalah KKN yang dilakukan oleh aparat penyidik yang sudah menjadi rahasia umum. Kondisi ketidakmampuan dan ketidakmauan membuat aparat penyidikan cenderung bertindak asal-asalan untuk memenuhi target semata, ketimbang melakukan penyelidikan dan penyidikan secara benar dan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam kondisi demikian, perilaku penyidik kemudian menjadi tidak transparan dan tidak jujur, bahkan bersikap koruptif dengan menjadikan sebuah kasus/perkara menjadi obyek dan ladang pemerasan. Hal seperti ini akan terjadi jika penyidik sengaja memaksakan kasus perdata menjadi kasus pidana, bahkan disertai ancaman penahanan. Tentu saja, masalah penahanan ini sering dijadikan obyek tawar menawar antara penyidik dengan tersangka. Banyak berita-berita miring mengenai hasil kerja aparat penyidik dari pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sampai pada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang cenderung kontroversi.

Ini adalah salah satu penyebab dari peradilan sesat, yang merupakan kegagalan proses mencari keadilan dalam seluruh aspeknya, karena peradilan gagal memproses para pelaku pelanggar hukum secara tepat dan benar, dan gagal menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Ini artinya pola penegakan hukum yang kita anut sekarang tidak membawa kepada kecerahan tetapi kegelapan.

Tanggung Jawab Penyidikan

Melihat sepak terjang aparat penyidik saat ini, kita perlu melakukan suatu terobosan baru dalam upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban pejabat penyidik, akibat penyidikan sesat yang mereka lakukan. Penyidik memang memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya tersebut secara benar dan bertanggung jawab. Para korban ataupun masyarakat lainnya secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat penyidik baik sebagai lembaga maupun sebagai pribadi pejabat, bila mereka melakukan penyimpangan dalam proses penyidikan dan bertindak sewenang-wenang, yang melanggar hak-hak asasi warga negara.

Pertanggungjawaban atas penyidikan sesat tingkat pidana dapat dimintakan kepada pejabat kepolisian dari tingkat Kapolri, Kabareskim sampai dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyidikan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional. Demikian pula halnya jika hal serupa terjadi di Kejaksaan Agung beserta jajarannya.

Indikasi adanya kecerobohan dan tidak profesionalnya penyidik bisa dilihat dari kasus-kasus yang dipaksakan, bahkan tersangka dipaksa untuk ditahan walaupun kurang bukti.

Contohnya apabila para tersangka yang telah disandera kemerdekaannya secara paksa tersebut, akhirnya dilepas begitu saja setelah tidak ditemukan bukti yang cukup, tanpa kompensasi apa-apa. Para korban penyidikan sesat tidak akan pernah melakukan pengaduan ataupun mempersoalkannya, walaupun sudah menderita dan kemerdekaan mereka dirampas secara paksa karena kultur masyarakat kita yang begitu besar ketakutannya pada aparat penyidik, sehingga mereka lebih baik memilih untuk tidak berurusan dengan aparat penyidik.

Dibebaskan dari penahanan saja sudah merupakan anugerah bagi mereka, apalagi bagi pengusaha-pengusaha besar walaupun sudah menjadi korban penyidikan sesat, mereka lebih memilih sikap kooperatif, sehingga mereka tanpa sadar ikut serta melestarikan sikap-sikap koruptif dan kesewenang-wenangan aparat penyidik yang tidak jujur.

Jikalau kita melihat fakta adanya penyidikan sesat yang dilakukan oleh para oknum penyidik, maka mereka secara pribadi bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana atas perbuatan mereka yang merampas kemerdekaan orang lain secara paksa dan melawan hukum. Mereka juga bisa dituntut melakukan tindak pidana korupsi atas perbuatan-perbuatan yang menjadikan sebuah kasus sebagai ladang pemerasan dan korupsi (judicial corruption). Oleh karena itu ke depan, masyarakat kita tidak boleh hanya mengeluh dan “ngedumel” saja, tetapi harus berperan aktif untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Masyarakat yang menjadi korban tindakan aparat penyidik jangan segan-segan untuk melaporkan atau melakukan tuntutan terhadap aparat penyidik bila mereka melakukan kesewenang-wenangan karena kita sudah memiliki UU Perlindungan Saksi dan Pelapor se- bagai jaminan keamanan bagi mereka.

Masalah integritas aparat penyidik sudah menjadi masalah klasik di tanah air kita. Tidak mudah mendapatkan aparat penyidik yang baik dan jujur. Masyarakat kita saat ini semestinya disadarkan bahwa mereka mempunyai hak untuk menuntut baik secara perdata maupun pidana terhadap perbuatan-perbuatan aparat penyidik yang merugikan hak-hak asasi mereka.

Mereka tidak perlu takut lagi menghadapi sepak terjang penyidik kepolisian ataupun kejaksaan yang melanggar hukum. Eksaminasi terhadap kinerja para jaksa adalah langkah awal yang positif untuk terus melakukan pengawasan terhadap semua tindakan dan perilaku jaksa yang buruk.

Penulis adalah praktisi hukum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s